REGIONAL:
Suara.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi memandang ajakan rekonsiliasi dari petinggi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya gimik semata. Menurutnya ajakan rekonsiliasi Rizieq sekadar gestur positif.
"Saya kira itu gimik ketimbang realitas faktual. Ya rekonsiliasi itu penting, siapapun harus membuat gestur untuk memberi sinyal positif bahwa betapapun berbeda, mereka punya mimpi yang sama tentang Indonesia. Itu mah too good to be true," kata Burhanuddin dalam diskusi daring Forum Jurnalis Politik, Minggu (15/11/2020)
Burhanuddin mengatakan, istilah rekonsiliasi yang dipilih Rizieq mungkin hanya sebatas meredakan tensi politik. Namun, ajakan rekonsiliasi tidak berarti dapat menghilangkan perbedaan antara Rizieq dengan Jokowi.
"Pada pada titik itu, saya tidak begitu memilih argumen rekonsiliasi. Bahwa secara simbolik mungkin bisa ditunjukan ya, sah-sah saja supaya tensi politik bisa mereda di tingkat bawah. Tetapi tidak akan bisa menyelesaikan perbedaan yang tajam, minimal sampai era pak Jokowi selesai di 2024 nanti," ujarnya.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negar Refly Harun menyarankan agar Presiden Jokowi tidak menanggapi tawaran rekonsiliasi dari Habib Rizieq Shihab.
Saran itu ia utarakan lantaran menurut Refly pemerintah tidak seharusnya bermusuhan dengan oposisi sehingga jalur rekonsiliasi tidak perlu dilakukan.
"Oposisi itu tidak bisa dikatakan sedang bermusuhan dengan pemerintah. Karena pemeritnah sesungguhnya tidak berdiri sejajar, tapi berdiri di atas ebagai pelindung pengayom masyarakat yang ditugaskan memberi perlindungan dan menyejahterakan rakyat," kata Refly dilansir dari kanal YouTube-nya, Jumat (13/11/2020).
Refly mengatakan saat ini tidak ada perang tanding yang sedang dihadapi pemerintah melawan pihak oposisi. Kendati demikian, ia tidak menyalahkan ajakan Rizieq soal upaya rekonsiliasi itu.
"Tapi yang disampaikan Habib Rizieq tidak keliru sama sekali," ujar Refly.
Refly menjelaskan bahwa sikap Rizieq tak lepas dari faktor mudahnya para kelompok kritis yang dipenjarakan.
"Mudah sekali bagi pemerintah untuk memenjarakan kelompok kritis. Katakan channel ini, tinggal dicari saja mana bagian yang akan terpeleset," Refly mencontohkan.
Hal itulah yang menurut Refly membuat Habib Rizieq khawatir.
"Sama seperti Habib Rizieq, tinggal dilihat mana kasus dia yang akan dibuka lagi dan akan dilaporkan kembali, meskipun sudah dikenakan SP3," lanjutnya.
"Jadi sangat gampang untuk mencari terkait dengaan UU ITE, menebar kebencian, permusuhan, melakukan penghinaan," tukas Refly.
Refly lantas menyarankan kepada Jokowi agar tidak perlu menanggapi ajakan rekonsiliasi. Jokowi cukup bersikap demokratis.
TERPOPULER