Suara.com - Pemerintah mengalokasikan uang belanja Rp2.750 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kata Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
"Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020," kata Jokowi.
Alokasi terdiri dari Rp1.032 triliun untuk kementerian dan lembaga dan Rp795,5 triliun untuk transfer daerah.
Alokasi APBN juga dimanfaatkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Di antaranya, untuk sektor kesehatan sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun.
Untuk sektor ketahanan pangan sebesar Rp99 triliun serta untuk pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun.
"Di saat perekonomian kita masih lesu, maka belanja pemerintah tadi sudah disampaikan Menkeu bahwa belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi kita," kata dia.
APBN 2021, kata Jokowi, harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi.
Dia juga meminta kementerian, lembaga negara, dan kepala daerah untuk melakukan lelang mulai bulan Desember.
Terutama untuk kementerian yang memiliki anggaran besar, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian serta pemerintah daerah.
"Terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar seperti tadi sudah saya sampaikan Kemendikbud, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan yang lainnya yang memiliki anggaran yang besar, daerah juga sama lakukan lelang sedini mungkin, di bulan desember ini agar bisa menggerakan ekonomi di kuartal 1 2021," kata Jokowi.
Lelang harus dilakukan sedini mungkin untuk menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun 2021.
"Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan," tutur dia.
Berkaitan dengan bantuan sosial, Jokowi mengingatkan Menteri Sosial Juliari Batubara segera memberikan bansos pada awal Januari 2021 untuk menggerakkan ekonomi.
"Di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat, kepada masyarakat agar belanja masyarakat meningkat, agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," katanya.
