Banyak Anggota DPR di Dapil, Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 Diundur

Suara.com - Rapat kerja abtara Badan Legislasi DPR dengan pemerintah terkait pembahasan program legislasi (prolegnas) prioritas tahun 2020 kembali ditunda. Semula rapat tersebut direncanakan mulai pada Jumat (27/11/2020) siang.

Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Baidowi mengatakan penundaan rapat hari ini karena permasalahan waktu. Di mana pada Jumat diketahui banyak anggota DPR yang tengah berada di daerah pemilihan.

Waktu pelaksanaan rapat pun bakal kembali disesuaikan bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selaku perwakilan pihak pemerintah. Dengan ditundanya rapat berarti pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 yang sebelumnya tinggal selanglah lagi kembali mundur.

"Jadi karena masalah soal waktu saja karena hari ini hari Jumat banyak anggota di Dapil juga. Jadi soal waktunya nanti disesuaikan kesepakatan waktu antara Menkum HAM dan Baleg DPR RI. Jika ada hal-hal lain, jadi hanya soal waktu aja," kata Baidowi kepada wartawan, Jumat (27/11/2020).

Sebelumnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menunda sementara pengambilan keputusan terkait daftar RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.
Penundaan tersebut dikarenakan ada tiga RUU perlu proses pendalaman terhadap yakni RUU Ketahanan Keluarga, RUU Bank Indonesia (BI), serta RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila.

"Terkait keputusan malam ini, tiga RUU yakni RUU Ketahanan Keluarga, RUU BPIP dan RUU BI, Fraksi-Fraksi masih membutuhkan waktu untuk melakukan lobi pendalaman," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Supratman memastikan, Baleg masih akan terus melakukan pendalaman dan melakukan upaya untuk mendapatkan kesepahaman bersama dengan sembilan Fraksi dan direncanakan akan kembali melakukan rapat pada esok hari.

"Oleh karena itu, kita sudah sepakati bersama pemerintah, DPR dan DPD untuk proses pengambilan keputusan pada malam hari ini kita tunda sampai besok," lanjutnya.

Diketahui terdapat 38 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Dari jumlah itu, 10 RUU merupakan usulan pemerintah, 26 RUU merupakan usulan DPR, dan dua RUU merupakan usulan DPD.

Usul DPR

1. RUU tentang Penyiaran
2. RUU tentang Pemilu
3. RUU tentang Jabatan Hakim
4. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. RUU tentang Jalan
6. RUU tentang BUMN
7. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
8. RUU tentang Penanggulangan Bencana
9. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
10. RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional
11. RUU tentang Bank Indonesia
12. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi PancasilaPancasila.
13. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat
15. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
16. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
17. RUU tentang Pendidikan Kedokteran
18. RUU tentang Aparatur Sipil Negara
19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
20. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi)
21. RUU tentang Ketahanan Keluarga
22. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
23. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
24. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

RUU usul pemerintah

1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi Pribadi
2. RUU tentang Landas Kontingen Indonesia
3. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
4. RUU tentang Narkotika
5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
6. RUU tentang Ibu Kota Negara
7. RUU tentang Kejaksaan
8. RUU tentang Hukum Acara Perdata
9. RUU tentang Wabah
10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

RUU usul DPD

1. RUU tentang Daerah Kepulauan
2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.