Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra angkat bicara perihal isu yang belakangan mengarah padanya seiring mundurnya Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sebelumnya, Fadli Zon sempat diisukan berpeluang untuk menggantikan mantan rekan separtainya tersebut. Namanya muncul beriringan dengan Sandiaga Uno.
Menyusul kabar tersebut, Fadli Zon lewat jejaring Twitter miliknya, Minggu (29/11/2020) buka suara tentang pemilihan Menteri KKP baru menggantikan Edhy Prabowo.
Fadli Zon mengatakan, Menteri KKP mendatang baiknya dijabat oleh seorang profesional dalam bidangnya.
Menurutnya, jabatan Menteri KKP tidak selalu harus dijabat oleh orang-orang dari partai politik.
"Sebaiknya Menteri KKP mendatang dijabat seseorang profesional yang benar-benar ahli di bidangnya. Cari yang terbaik dan tidak harus dari partai politik," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com.
Sebelumnya diketahui Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap KPK dalam OTT pada Rabu (25/11/2020) dini hari di Bandara Soekarno-Hatta.
Penangkapan tersebut dilakukan atas dugaan kasus korupsi penetapan izin ekspor benih lobster.
Menyusul kabar tersebut, Edhy Prabowo kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus berhenti sebagai anggota Partai Gerindra.
Baca Juga: Sambangi Gubernur Sulsel, Sandiaga Uno Bahas Perekonomian di Tengah Pandemi
Sementara ini, jabatan Ehdy Prabowo digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim.
Penunjukkan Luhut Binsar Panjaitan berlangsung Rabu (25/11/2020) malam sebagai tindak lanjut dari penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo oleh KPK.
Informasi penunjukan Luhut sebagai Menteri KPK Ad Interim disampaikan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar melalui surat edaran Nomor: B-835/SJ/XI/2020.
Dalam surat tersebut menyatakan penunjukkan Luhut sudah keluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," tulis surat Edaran tersebut.
