DPR Sebut Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat Cuma Gimik

Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat oleh Ketua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda hanya sebatas gimik.

Pasalnya, kata Christina, Benny selalu memanfaatkan momen pada 1 Desember untuk mengangkat isu kemerdekaan Papua.

"Tiap kali 1 Desember always the same thing. Mereka kan selalu memanfaatkan momen itu," ujar Christina di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (2/12/2020).

Karena itu, Christina menganggap apa yang dilakukan ULMWP hanya gimik untuk mencari perhatian.

"Mereka pasti mencoba gimik-gimik baru untuk menarik perhatian bahkan kayak di sidang PBB. Itukan kita lihat ada pattern, ada pola yang selalu diambil. Ya namanya orang usaha ya pasti segala sesuatu dilakukan," kata Christina.

Christina mengatakan, apapun usaha yang dilakukan semisal deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat, hal tersebut tidak membuat wilayah tersebut lepas dari NKRI.

"Nah sekarang masalahnya mau gimana? Lepas dari Indonesia? Ya ga bisalah, kita mengakui NKRI itu satu. Lalu kaya di Inggris dulu juga deklarasi, di Oxford, di sana juga mengakuinya Indonesia kita kok," kata Christina.

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, menolak deklarasi pembentukan pemerintahan sementara oleh Ketua ULMWP Benny Wenda.

Selasa 1 Desember 2020, Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Republik West Papua. ULMWP sendiri menunjuk Benny Wenda sebagai presiden sementara.

Pemimpin OPM TPNPB Jefrey Bomanak menegaskan, deklarasi Benny Wenda tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa melibatkan seluruh organisasi perjuangan kemerdekaan serta rakyat Papua Barat.

"Kami menolak pembentukan Pemerintah Papua Barat yang dideklarasikan Benny Wenda serta ULMWP di Inggris," kata Jefrey Bomanak dalam keterangan tertulis kepada Suara.com, Rabu (2/11/2020).

Ia mempertanyakan dasar-dasar prinsipil Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Republik West Papua.

"Sebab, deklarasi itu dilakukan di Inggris, bukan Papua. Mereka juga tidak melibatkan pimpinan organisasi dan seluruh masyarakat di tujuh Wilayah Adat di Provinsi Papua dan Papua Barat."

Benny Wenda juga disebutnya berusaha mendirikan negara sementara, tanpa prosedur dan mekanisme yang disepakati oleh organisasi perjuangan Papua. 

Sedangkan berdasarkan kesepakatan seluruh organisasi dan Undang-Undang Dasar 1 Juli 1971 pemerintahan sementara dijalankan oleh TPNPB OPM.