Mencuat Petisi Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Jakarta

Suara.com - Belakangan publik dikagetkan oleh usulan kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta yang jumlahnya per tahun mencapai miliaran.

Usulan kenaikan gaji dan tunjangan tersebut viral usai foto Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 beredar.

Dalam usulan tersebut, tertulis angka Rp 8,3 miliar per anggota dewan, mencakup besaran gaji dan tunjangan.

Menyusul kabar usulan kenakan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta tersebut, mencuat pula petisi yang memprotes hal ini.

Dipantau Suara.com dari laman change.org, terdapat dua petisi yang muncul untuk menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.

Petisi pertama dibuat oleh anggota PSI Andy Budiman. Cek petisi tersebut DI SINI.

Dalam petisi itu, terdapat 33 nama yang ikut menandatangani. Diantaranya Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Plt-nya yakni Giring Ganesha.

"Kami warga Jakarta keberatan uang pajak kami dipakai untuk memperkaya diri para anggota dewan. Pada saat kami warga Jakarta berjuang untuk bertahan di tengah pandemi -- kehilangan pekerjaan, bisnis mati, dan terpaksa tidak bisa bekerja atau berusaha karena pandemi -- para anggota DPRD justru menaikkan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan buat diri mereka sendiri yang konon per orang mencapai Rp 700 juta per bulan. Angka yang tak terbayangkan besarnya di masa sulit seperti ini," tulis narasi dalam petisi itu dikutip Suara.com.

Hingga artikel ini diterbitkan, petisi menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta buatan Andy Budiman tersebut telah ditandatangani lebih hampir 300 orang.

Sementara itu, satu petisi yang lain dibuat oleh Miraj Yusuf Al Farisy. Lihat petisinya DI SINI.

Dalam petisi tersebut, Miraj menuliskan keluh kesahnya mendengar kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang jumlahnya fantastis.

Oleh sebab itu, dia mendesak agar usulan tersebut dibatalkan dan para anggota DPRD DKI Jakarta terketuk nuraninya.

"Pekan ini hati saya seperti tersayat mendengar kabar gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI baka dinaikkan gila-gilaan. Sebelumnya anggota DPRD sudah menerima Rp 129 juta setiap bulan, belum lagi tunjangan-tunjangan lain," ungkap Miraj.

"Dari berita-berita terpercaya, kita tahu, total gaji, tunjangan, dan dana kegiatan per Anggota DPRD akan naik dari sekitar Rp 2,7 miliar menjadi sekitar Rp 8,38 miliar per tahun. Ya, artinya tiap anggota DPRD memperoleh hampir Rp 700 juta per orang per bulan dari dana APBD. Total anggaran mencapai Rp 888,68 miliar untuk 106 anggota. Sedikit lagi 1 triliun!" imbuh dia.

Lebih lanjut, Miraj Yusuf Al Farisy mengaitkannya dengan kondisi masyarakat belakangan ini yang kebanyakan terdampak pandemi.

"Di masa pandemi ini, banyak sekali rakyat Jakarta yang terpuruk. Di-PHK atau dirumahkan atau usaha mereka amblas. Kok ini para anggota DPRD justru menaikkan gaji dan tunjangan buat diri mereka sendiri?" ujar Miraj.

"Mohon diingat, kenaikan gaji dan tunjangan itu menggunakan uang pajak rakyat. Kami, sebagai rakyat, tidak ikhlas uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan. Saya berharap hati para anggota DPRD terketuk. Orang-orang yang terpuruk karena pandemi itu nyata. Tinggal tidak jauh dari mereka berkantor," pungkasnya.

Kekinian, petisi tersebut sudah mendapat lebih dari 1.500 tanda tangan.