Infografis
"Mantab... PSI, Nasdem, PKB, PPP menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI yang gila-gilaan," kata tokoh Nahdlatul Ulama Akhmad Sahal di media sosial.
"Mari kita tolak keserakahan DPRD DKI mengeruk uang rakyat."
Gelombang penolakan sudah berdengung semenjak beberapa hari terakhir, menjelang pengesahan di Rapat Paripurna DPRD Jakarta pada Senin (7/12/2020), pekan depan.
Sebelum itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan, "Kami tentu berharap dari hari ini sampai dengan Senin minggu depan akan ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap, apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak."
Bila fraksi DPRD beramai-ramai menyampaikan penolakan, maka rencana penambahan anggaran RKT 2021 diprediksi akan pasti batal, kata Michael.
"Masih ada waktu pengesahan di Rapat Paripurna Senin (7/12) pekan depan. Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna," kata Michael.
Akan tetapi, kalau nantinya banyak fraksi DPRD yang menyetujui kenaikan RKT, kata Victor, jalan lainnya yang bisa diambil adalah oleh gubernur dan evaluasi ke Kemendagri.
"Karena untuk mengesahkan APBD itu perlu persetujuan DPRD. Artinya para fraksi parpol-parpol di sana dan juga Gubernur kalaupun lolos Gubernur menyetujui nanti dibawa evaluasi ke Kemendagri, di sana pun masih bisa berubah," tuturnya.
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Baca Juga: Anggota DPRD DKI Mau Naik Gaji, PSI: Dimana Sense of Crisis Wakil Rakyat?
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi mencapai Rp8.383.791.000 per tahun.
