Infografis
"Masih ada waktu pengesahan di Rapat Paripurna Senin (7/12) pekan depan. Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna," kata Michael.
Akan tetapi, kalau nantinya banyak fraksi DPRD yang menyetujui kenaikan RKT, kata Victor, jalan lainnya yang bisa diambil adalah oleh gubernur dan evaluasi ke Kemendagri.
"Karena untuk mengesahkan APBD itu perlu persetujuan DPRD. Artinya para fraksi parpol-parpol di sana dan juga Gubernur kalaupun lolos Gubernur menyetujui nanti dibawa evaluasi ke Kemendagri, di sana pun masih bisa berubah," tuturnya.
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi mencapai Rp8.383.791.000 per tahun.
Angka kenaikan RKT itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun.
