Infografis
Suara.com - DPRD Jakarta menyepakati angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp 84,19 triliun. Besaran itu didapat setelah anggota dewan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahasnya dalam waktu hanya satu bulan.
Pembahasan anggaran 2021 ini dimulai pada 5 November lalu di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, saat masih dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Setelah dibahas dalam waktu 21 hari, MoU atau nota kesepahaman KUA-PPAS itu ditandatangani pada 26 November 2021.
Setelah paripurna penandatanganan MoU itu, rincian mata anggaran kembali dibahas lagi di Puncak. Dalam waktu 11 hari sampai 7 Desember, APBD disahkan dalam rapat paripurna.
Waktu pembahasan APBD ini terbilang cepat. Saat pembahasan APBD 2020 saja, DPRD mulai merapatkan anggaran di bulan Oktober dan baru disepakati pada 11 Desember 2019.
Tak hanya itu, pembahasan APBD 2021 ini juga diwarnai polemik kenaikan upah dan gaji. Rencana ini dinilai tak pantas karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
Rapat paripurna pengesahan APBD 2021 ini juga tidak dihadiri Gubernur Anies Baswedan atau Wakilnya, Riza Patria. Sebab kedua pimpinan ibu kota itu sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar Covid-19.
Kendati demikian, Riza membacakan pidato terhadap pandangan akhir terhadap Raperda APBD 2021 secara virtual mewakili Anies.
Karena keduanya tak bisa hadir secara langsung, maka penandatanganan RAPBD itu diwakilkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Sri Haryati.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku bersyukur dengan penyepakatan APBD 2021 itu.
Baca Juga: Tolak Kenaikan Upah, Fraksi PSI Ogah Hadir Paripurna Pengesahan APBD 2021
"Alhamdulillah pelaksanaan paripurna DPRD hari ini telah selesai dengan nilai Rp 84 triliun koma," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).
