REGIONAL:
- Sekjen Partai Golkar, M. Sarmuji, mengklarifikasi instruksi fraksi bukan larangan kritik, melainkan penekanan etika politik dalam berkomunikasi.
- Instruksi awal disampaikan pada HUT Fraksi Golkar (13/2/2026) mengenai loyalitas tidak menyerang kebijakan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.
- Golkar wajib mengevaluasi pemerintah, tetapi harus melalui koridor komunikasi konstruktif sebagai partai pendukung utama koalisi.
Suara.com - Ketua Fraksi sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, memberikan klarifikasi terkait instruksi keras yang sebelumnya ia sampaikan kepada seluruh anggota fraksinya di DPR RI.
Sarmuji menegaskan bahwa instruksi tersebut bukan berarti melarang kader Golkar untuk melakukan kritik atau evaluasi, melainkan menekankan pada etika politik atau fatsun dalam berkomunikasi.
Sebelumnya, dalam pidato sambutan perayaan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/2/2026), Sarmuji sempat menekankan agar tidak ada satu pun kader Golkar yang "menyerang" kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk loyalitas koalisi.
Namun, Sarmuji kemudian meluruskan bahwa istilah "jangan menyerang" tersebut bukan berarti membungkam fungsi pengawasan anggota legislatif.
"Bukan. Bukan dilarang menyerang... bukan. Jadi kita tetap melakukan fungsi pengawasan, mengevaluasi jalannya pemerintah, tetapi ada fatsun-fatsunnya ya," ujar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Sarmuji menjelaskan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utama pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan visi dan misi Prabowo–Gibran berjalan sukses.
Oleh karena itu, evaluasi internal tetap diperlukan, namun harus disampaikan melalui koridor serta cara berkomunikasi yang tepat sebagai mitra koalisi.
"Bukan tidak boleh mengevaluasi, harus mengevaluasi demi kesuksesan jalannya pemerintahan, tetapi ada fatsun-fatsunnya," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pihak fraksi telah memberikan arahan secara mendalam kepada jajaran anggota mengenai detail cara berkomunikasi dan berkoordinasi yang selaras dengan posisi Golkar di dalam pemerintahan.
"Sebenarnya secara detail sudah kami jelaskan bagaimana cara berbicara, berkomunikasi sebagai partai pendukung pemerintah, sudah kami jelaskan," katanya.
Meski memberikan ruang untuk evaluasi, Sarmuji tetap mengingatkan bahwa konsekuensi berada di dalam koalisi adalah menjaga soliditas di hadapan publik.
Hal tersebut dilakukan agar setiap masukan dari Partai Golkar bersifat konstruktif dan memperkuat jalannya pemerintahan, bukan justru memperlemah stabilitas politik.
TERPOPULER