REGIONAL:
Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tak menghadiri rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Alasannya, karena mereka menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam APBD 2021 itu.
Pantauan Suara.com di lokasi, dari delapan anggotanya, tak ada satupun anggota fraksi PSI yang menghadiri rapat itu. Demikian juga di antara anggota dewan yang hadir secara virtual, tak ada anggota PSI yang ikut.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI, Michael Victor Sianipar mengatakan tindakan ini merupakan instruksi darinya. Sikap tersebut dianggao sebagai wujud protes PSI terhadap simpang siurnya isi rincian anggaran APBD, termasuk RKT, yang akan disahkan hari ini.
Selain itu, ketidakhadiran PSI dalam rapat adalah wujud mencegah terpenuhinya kuorum rapat yang menyetujui pengesahan APBD yang ada.
“Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari Fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada publik,” kata ujar Michael kepada wartawan, Senin (7/12/2020).
Menurut Michael, seharusnya pembahasan anggaran dilakukan dengan seksama dan seluruh rincian data sampai tingkat komponen tersedia kepada publik sebelum disahkan. Masyarakat disebutnya harus tahu soal rincian anggaran yang dananya berasal dari uang rakyat itu.
“Jangan sampai DPRD dan Gubernur menandatangani dokumen yang isinya tidak banyak diketahui orang. Bahkan, jangan-jangan tidak semua anggota DPRD yang hadir pun mengetahui apa-apa saja yang tertuang dalam dokumen yang ditanda tangani di Rapat Paripurna itu,” jelasnya.
Informasi mengenai rincian anggaran dan komponen kegiatannya itu biasanya sudah ditampilkan di website apbd.jakarta.go.id. Namun, sejak transisi ke sistem Smart Budgeting, rincian itu masih juga belum bisa diakses publik.
“Kami tegas menolak kenaikan RKT, dan suara dari publik juga sudah sangat tegas soal itu. Kami berharap hasil-hasil rapat pembahasan anggaran dibuka ke publik secara rinci. Bahkan, bukan hanya RKT tapi seluruhnya, demi transparansi dan partisipasi publik,” pungkasnya.
Diketahui, berdasarkan dokumen RKT tahun 2021, tiap anggota DPRD akan mendapatkan Rp 8.383.791.000 dari pendapatan langsung, tidak langsung, dan kegiatan. Jika dikalikan dengan total anggota DPRD yang berjumlah Rp 106 orang, maka total anggaran yang harus dikucurkan adalah Rp 888.681.846.000.
Jumlah ini lantas mendapatkan polemik karena fraksi PSI menyatakan menolak rencana ini. Alasannya karena tidak sesuai dengan situasi masyarakat yang sedang susah karena pandemi Covid-19.
TERPOPULER
