Suara.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berharap penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh kepolisian bukan menjadi pengalih isu korupsi di tanah air. Pasalnya, penembakan tersebut terjadi usai dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dicokok KPK karena diduga melakukan suap.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqqodas tidak mau kejadian penembakan laskar FPI malah mengalihkan perhatian masyarakat untuk mengawasi jalannya penyidikan kasus korupsi yang membelit dua menteri.
Dua menteri itu ialah Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) nonaktif Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara.
"Kami memandang bahwa jangan sampai perkara ini menutup kesadaran kita bersama bahwa ada agenda lain," kata Busyro saat konferensi pers secara virtual, Selasa (8/12/2020).
"Semakin menggurita pandemi, tidak hanya pandemi Covid-19 tapi juga pandemi korupsi. Empat menteri yang sudah ditangkap dan diproses hukum oleh KPK dalam periode presiden yang sekarang ini menunjukan korupsi tersebut semakin sistematis," tambahnya.
Karena itu, Busyro menganggap ada masalah yang lebih besar mesti menjadi perhatian semua masyarakat. Praktik korupsi dikatakannya menjadi musuh semua elemen masyarakat.
Dengan demikian, ia menekankan kalau penembakan laskar FPI jangan sampai menyita perhatian publik sampai-sampai perjalanan penyidikan kasus korupsi pun malah terlupakan.
"Atau bikin kita lengah terjadinya potensi korupsi yang semakin hari perlu adanya pencermatan semua elemen sebagai bentuk tanggung jawab demokrasi," tuturnya.
TERPOPULER
