REGIONAL:
Suara.com - Suciwati istri aktivis almarhum Munir Said Thalib mengaku sejak awal dirinya selalu dipingpong untuk menanyakan kasus pembunuhan Munir yang tak kunjung terungkap.
Bahkan hingga kini dirinya diminta kembali untuk menanyakan kasus dokumen TPF Munir kepada Menkopolhukam dan Jaksa Agung.
"Sejak awal kasus ini ada, saya selalu dilempar terus, saya selalu dipingpong terus dari mulai saya ya mau meminta informasi saja saya dilempar terus. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkan keadilan di Republik ini," ujar Suci dalam sebuah Webinar, ditulis Sabtu (12/11/2020).
Pernyataan Suci merespon pernyataan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretaris Negara Dadang Wildan yang menyarankan agar pihaknya menanyakan dokumen TPF Munir dan penyelesaian kasus Munir kepada Menkopolhukam dan Jaksa Agung yang sebelumnya sudah diperintahkan Jokowi.
Karena itu, Suci mengaku heran pihak Istana kembali melempar agar ditanyakan kepada Menkopolhukam atau Jaksa Agung.
Suci mengatakan semua ruang ataupun cara sudah ia lakukan untuk menuntut keadilan pembunuhan suaminya yang kini sudah masuk 16 tahun.
Berbagai aksi, hingga menyurati Presiden Jokowi juga sudah dilakukan namun tak kunjung terungkap siapa otak dibalik pembunuhan suaminya.
"Ketika pak Wildan bilang bahwa harus diserahkan dan bertanya kepada Menkopolhukam Jaksa Agung, sebetulnya itu sudah pernah kita lakukan. Jadi intinya semua ruang-ruang itu sudah kita masukin," ucap dia.
"Kita sudah menulis surat berkali-kali kalau Bapak sudah pernah membaca surat Aksi Kamisan bahkan secara pribadi juga pun sudah berapa ratus sudah ya pastinya. Jadi intinya kenapa ada pertanyaan itu?," sambungnya.
Suci meyakini Istana dalam hal ini Kemensesneg mempunyai dokumen hasil TPF Munir. Sebab tak mungkin Istana tak memilki dokumen tersebut. Pasalnya ketika penyerahan TPF Munir semua media mengeksposnya.
"Kalau orang Istana bilang anda (Kemensesneg) sebagai orang Istana tidak punya, saya pikir wow luar biasa buat saya. Jadi orang Istana aja bilang nggak ada, terus bagaimana kita ngomong soal hukum, bagaimana mempublikasikan ini," kata Suci.
Ia pun mengapresiasi upaya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui mantan Mensesneg Sudi Silalahi yang menyerahkan salinan naskah laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) penyelidikan kasus meninggalnya aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir tahun 2005.
"Meskipun saya tahu juga bagaimana upaya dari Presiden yang lalu Pak SBY lewat Sudi Silalahi untuk menyerahkan hasil copy mereka, karena mereka juga yakin bahwa mereka tidak membawa tapi saya punya copinya. Saya pikir itu sebuah niat baik juga untuk menyatakan bahwa ya waktunya," ucap Suci.
Namun Suci menyayangkakan dirinya yang kerap dilempar-lempar untuk menuntut keadilan pembunuhan Munir.
"Kalau memang peduli soal hak asasi soal keadilan soal penuntasan kasus Munir yang harus dilakukan. Jadi nggak lagi, kemudian melempar lagi terus kemudian selalu berbicara seolah-olah peduli, tapi tidak sama sekali dan itu selalu berkali-kali," katanya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretaris Negara Dadang Wildan menyarankan semua pihak untuk menanyakan kembali perkembangan kasus Munir kepada Menkopolhukam dan Jaksa Agung.
"Coba sekarang ditanyakan kembali Kemenkopolhukam dari perkembangan 2017 itu dan Kemensesneg tentu hanya memberikan dukungan kepada presiden. Sementara substansi dan lainnya diserahkan kepada Menkopolhukam dan Jaksa Agung Sekarang," katanya.
Untuk diketahui, Munir Said Thalib meninggal dua jam saat melakukan penerbangan ke Amsterdam pada 2004 silam. Dirinya meninggal dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol Amsterdam pagi hari.
Setelah dilakukan penyelidikan, Kepolisian Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Belanda menemukan penyebab meninggal Munir. Dari hasil autopsi, Munir tewas karena racun arsenik.
Di akhir 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu mengesahkan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap kasus Munir. Anggotanya melibatkan kalangan masyarakat sipil dan berfungsi membantu Polri dalam menyelidiki kasus terbunuhnya Munir.
Dalam perjalanannya, TPF sempat kesulitan menjalankan tugasnya karena menganggap pihak kepolisan yang lamban dalam penyelidikan.
Hingga akhirnya, kepolisian menetapkan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto menjadi tersangka pembunuhan pada 18 Maret 2005 serta menyeret nama mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi PR.
Pengadilan kemudian memutuskan Pollycarpus bersalah dan dihukum selama 14 tahun penjara. Dirinya bebas bersyarat pada 28 November 2014 dan bebas murni pada 29 Agustus 2018 lalu.
TERPOPULER
