Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan kewenangan memilih menteri ada pada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Adi menanggapi isu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendapat jatah menteri sosial.
"Semua itu adalah kewenangan pusat. Kami tidak bisa mencampurinya," katanya di Surabaya, hari ini.
Dia tidak bersedia menanggapi lebih jauh isu itu. DPC, kata dia, sekarang sedang fokus untuk mengikuti tahapan pilkada Surabaya yang sekarang baru memasuki rekapitulasi suara tingkat kota.
"Kami masih fokus dengan pilkada Surabaya," katanya.
Isu tersebut berawal dari pernyataan pelaksana tugas Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Surabaya Yusuf Lakaseng.
"Saya dapat kabar, jika nantinya Ibu Risma ditunjuk Presiden Joko Widodo, menjadi mensos di Kabinet Indonesia Maju," katanya.
Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan menyatakan akan mengikuti perintah ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.
"Nanti kita lihat, saya ikut bu Mega saja," kata Risma.
Sejauh ini, Risma mengatakan belum mendapat tawaran dari siapapun, termasuk Presiden Jokowi.
Baca Juga: Isu Ditawari Jadi Mensos, Risma: Saya Ikut Bu Mega Saja
Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menilai Risma yang akan mengakhiri masa jabatan wali kota pada Februari 2021, layak menjadi menteri sosial.
