Infografis
"Sejak awal kami berjuang menjaga uang rakyat. Dari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI," terang Tsamara.
"Kami di sini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat," pungkas dia.
Sebelumnya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk keluar dari ruang rapat atau walkout saat rapat paripuna, Senin (14/12/2020). Alasannya, mereka tak mau mendengar pandangan dari fraksi PSI.
Adapun rapat paripurna tersebut beragendakan Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015.
Awalanya saat giliran PSI menyampaikan pandangan, anggota fraksi Golkar, Jamaluddin melakukan interupsi. Jamaluddin meminta agar pimpinan rapat memberikan mandat kepada PSI untuk tidak mengubah sikapnya setelah rapat ini.
Jamaluddin menyinggung kejadian PSI yang menolak Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020 karena disebut ada kenaikan gaji. Padahal PSI awalnya dalam rapat tidak memprotes kebijakan itu.
Menanggapi hal itu, pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri mengatakan tidak ada mandat khusus kepada PSI soal pandangannya. Akhirnya, fraksi Golkar memilih walkout dan tak mau mendengar pendapat PSI.
"Kalau memang tidak (ada mandat), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya izin keluar," ujar Jamaluddin di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).
Namun sikap Golkar ini ternyata diikuti oleh semua fraksi lain kecuali PSI. Dari 50 lebih anggota yang hadir secara fisik, seluruhnya memilih untuk meninggalkan ruang rapat.
Baca Juga: DPRD DKI Bakal Masukkan soal Daratan Baru Ancol di Perda RDTR
