Massa Desak Jokowi Bentuk TGPF, Fadli Zon: Pertimbangkan Aspirasi Rakyat!

Reza Gunadha | Nur Afitria Cika Handayani | Suara.com

Sabtu, 19 Desember 2020 | 14:29 WIB
Massa Desak Jokowi Bentuk TGPF, Fadli Zon: Pertimbangkan Aspirasi Rakyat!
Fadli Zon umumkan menjaminkan diri untuk penangguhan penahanan HRS. - (YouTube/FadliZonOfficial)

Suara.com - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Fadli Zon meminta agar Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) terkait kasus penembakan enam laskar FPI.

Hal itu dia sampaikan melalui akun Twitter @Fadlizon, Sabtu (19/12/2020) dini hari. Dia menanggapi sebuah artikel tentang massa yang mendesak Jokowi untuk segera membentuk tim independen pencari fakta kasus FPI.

Menurut dia, Jokowi perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk kasus penembakan enam laskar FPI.

Cuitan Fadl Zon. (Twitter/fadlizon)
Cuitan Fadl Zon. (Twitter/fadlizon)

"Pak Jokowi, mohon dipertimbangkan aspirasi masyarakat untuk dibentuknya TGPF kasus penembakan 6 anggota FPI," cuitnya, dikutip Suara.com.

Fadli Zon menyebut pembentukan TGPF menjadi jalan tengah agar masyarakat dapat percaya bahwa keadilan masih ada.

"TGPF independen adalah jalan tengah agar masyarakat masih percaya bahwa jalan keadilan itu masih ada," tukasnya.

Perlu diketahui, massa melakukan aksi 1812 pada (18/12/2020). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut penuntasan kasus penembakan enam laskar FPI.

Selain itu, dalam aksi tersebut massa meminta pembebasan Habib Rizieq Shihab yang tengah ditahan Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Fadli Zon juga telah mendesak Jokowi untuk membentuk TGPF.

"Saya menyarankan kepada Bapak Presiden agar segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang terdiri dari berbagai kalangan elemen bangsa," ujar Fadli Zon dalam kanal Youtube Fadli Zon Official.

Dia mengatakan anggota TGPF berasal dari komnas HAM, aktivis HAM, perwakilan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia atau ormas-ormas islam lain.

Sebab, menurut Fadli, kasus ini perlu diusut tuntas agar masyarakat tidak kehilangan rasa percaya terhadap hukum di Indonesia.

"Publik di-trushed ketidakpercayaan pada hukum. Karena hukum seperti yang sudah klise dan berulang-ulang kita katakan selalu tajam kepada yang dianggap sebagai lawan-lawan politik dan tidak pernah hukum itu berjalan atau tumpul kepada mereka yang dianggap sebagai pro pemerintah," tuturnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Massa Aksi di Jember Menuntut Tewasnya 6 Laskar FPI Diusut Tuntas

Massa Aksi di Jember Menuntut Tewasnya 6 Laskar FPI Diusut Tuntas

Malang | Jum'at, 18 Desember 2020 | 21:22 WIB

Eks Penasihat KPK: Jokowi Harus Bentuk TGPF Usut Kematian 6 Laskar FPI

Eks Penasihat KPK: Jokowi Harus Bentuk TGPF Usut Kematian 6 Laskar FPI

News | Kamis, 17 Desember 2020 | 20:09 WIB

Beberapa Temuan Komnas HAM dan TGPF Kasus Pendeta Yeremia Sama

Beberapa Temuan Komnas HAM dan TGPF Kasus Pendeta Yeremia Sama

News | Rabu, 04 November 2020 | 18:12 WIB

Komnas HAM Sebut Nama Terduga Pembunuh Pendeta Yeremia, Kenapa TGPF Tidak?

Komnas HAM Sebut Nama Terduga Pembunuh Pendeta Yeremia, Kenapa TGPF Tidak?

News | Senin, 02 November 2020 | 23:17 WIB

Pemerintah Diminta Tindaklanjuti Temuan TGPF Intan Jaya

Pemerintah Diminta Tindaklanjuti Temuan TGPF Intan Jaya

DPR | Senin, 26 Oktober 2020 | 17:14 WIB

Terkini

Tolak Ratusan Miliar dari Jenderal demi Setia ke Prabowo, Hercules: GRIB Itu Petarung!

Tolak Ratusan Miliar dari Jenderal demi Setia ke Prabowo, Hercules: GRIB Itu Petarung!

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 18:17 WIB

Hercules Ngaku Ditawari Jenderal Ratusan Miliar agar Tak Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Hercules Ngaku Ditawari Jenderal Ratusan Miliar agar Tak Dukung Prabowo di Pilpres 2024

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:13 WIB

Nobar Persija vs Persib: 13 Titik di Jakpus Dijaga TNI-Polri

Nobar Persija vs Persib: 13 Titik di Jakpus Dijaga TNI-Polri

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:01 WIB

Terungkap! Ini Alasan Ahmad  Dedi Lari Hindari Wartawan Usai Diperiksa KPK Kasus Korupsi Bea Cukai

Terungkap! Ini Alasan Ahmad Dedi Lari Hindari Wartawan Usai Diperiksa KPK Kasus Korupsi Bea Cukai

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 16:31 WIB

Legislator PDIP Minta Desak Tinjau Kembali Rencana Pajak Sembako

Legislator PDIP Minta Desak Tinjau Kembali Rencana Pajak Sembako

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 16:05 WIB

Transaksi UMKM Tembus 13 Juta di E-Commerce, Pemulihan Ekonomi Pascabencana Kian Menguat

Transaksi UMKM Tembus 13 Juta di E-Commerce, Pemulihan Ekonomi Pascabencana Kian Menguat

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 15:49 WIB

Wamendagri Bima Arya Dorong HIPMI dan Pemda Bersinergi Kembangkan Ekonomi Kreatif

Wamendagri Bima Arya Dorong HIPMI dan Pemda Bersinergi Kembangkan Ekonomi Kreatif

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 15:41 WIB

Patroli Dini Hari di Pamulang: Remaja Diduga Balap Liar Diamankan, Pesta Miras Dibubarkan

Patroli Dini Hari di Pamulang: Remaja Diduga Balap Liar Diamankan, Pesta Miras Dibubarkan

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 15:33 WIB

Isu Pencaplokan Gojek, Legislator PDIP: Komisi VI akan Panggil Danantara

Isu Pencaplokan Gojek, Legislator PDIP: Komisi VI akan Panggil Danantara

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 15:05 WIB

Status Honorer Dihapus 2027, FSGI: Jangan Sampai Picu Krisis Guru dan Gaji Tak Layak!

Status Honorer Dihapus 2027, FSGI: Jangan Sampai Picu Krisis Guru dan Gaji Tak Layak!

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 14:00 WIB