Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan kejanggalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2021 yang diajukan DPRD. Besaran Rp 580 miliar direncanakan untuk pengadaan sarana kedokteran hingga perjalanan luar negeri.
Mengenai hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ikut angkat bicara. Ia mendukung Kemendagri mengevaluasi anggaran janggal tersebut.
"Tunggu apa hasil daripada evaluasi Kemendagri, nanti kita akan koordinasikan," ujar Riza di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (23/12/2020).
Menurutnya, peran Kemendagri dalam mengevaluasi anggaran sangat penting bagi Pemerintah Daerah, selain Jakarta. Berbagai ketidaksesuaian yang dianggarkan bisa tersortir agar penyaluran APBD lebih efektif.
"Selama ini memang rutin tiap tahun dibantu oleh Kemendagri dalam rangka pengecekan," jelasnya.
Namun Riza tak mau menilai lebih jauhh mengenai kejanggalan dalam APBD itu disengaja atau tidak. Ia hanya menyebut APBD harus dibuat sesuai prinsip dan aturan keuangan.
"Anggaran itu tidak hanya sesuai dengan prinsip2 keuangan tapi juga harus tepat guna, tepat sasaran," pungkasnya.
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri sebelumnya mengatakan ada ketidaksesuaian RAPBD DKI dengan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) DPRD DKI. Nilai anggarannya, kata Bahri, mencapai Rp 580 miliar.
RKT sendiri merupakan usulan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dewan. Dana itu mencakup gaji, tunjangan, perjalanan dinas, hingga pengadaan untuk kepentingan sekretariat dewan.
"Misalnya ada sub kegiatan rancangan Perda, di dalamnya ada isi pembelanjaan modal komputer itu yang masih ngaco-ngaco, dan kita sudah suruh benahin," ujar Bahri kepada wartawan, Rabu (23/12/2020).
TERPOPULER
