Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menyinggung soal harga vaksin Covid-19 yang beragam. Kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ribka berpesan kalau negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya.
Ribka masih bingung dengan keputusan pemerintah yang sempat menyebut bakal menggratiskan vaksin Covid-19. Pasalnya, harga vaksin sendiri tersedia mulai dari yang terendah hingga jutaan rupiah.
"Saya tanya ini yang mau di-gratisin semua rakyat ini yang mana wong ada empat, lima macam ada yang harga Rp 584 ribu, ada yang Rp 292 ribu, ada yang Rp 116 ribu, ada yang Rp 540 ribu sampe Rp 1.080.400, ada yang Rp 2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin," kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021).
Ribka pun mengangkat persoalan beragamnya harga tes pendeteksi Covid-19 di sejumlah rumah sakit. Menurutnya tidak ada batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan di setiap rumah sakitnya.
Ia mengambil contoh dari salah satu rumah sakit yang menyediakan fasilitas tes swab Covid-19 dengan harga Rp 6.500.000 untuk hasil cepat dan Rp 3.500.000 untuk hasil tiga hari.
"Loh ini patokannya emang lama pemeriksaannya apa karena duitnya?" tanya Ribka kebingungan.
Melihat kondisi lapangannya seperti itu, ia jadi ingat akan pola 'bisnis' sektor kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yakni mulai dari penjualan APD, kemudian vaksin yang bakal ramai mulai saat ini dan nantinya ia memperkirakan akan ribut soal obat.
Ribka pun menilai Budi paham dengan pola 'bisnis' tersebut karena berlatar belakang bidang perekonomian. Ia mengingatkan kepada Budi selaku Menkes anyar untuk tidak coba-coba berbisnis kepada rakyatnya sendiri.
"Ini kan jago ekonomi nih menterinya, nah, ayo, wamennya BUMN pasti ditaruh buat begitu dah, abis ini stunting sudah tahu nih, sudah dipola kaya begitu kesehatannya nih untuk dagang," ujarnya.
Baca Juga: Dicap MUI Halal dan Suci, Menag Yaqut: Vaksin Sinovac Tak Mengandung Babi
"Saya cuma ingatkan nih ama adinda menteri nih, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu."
