REGIONAL:
Suara.com - PDI Perjuangan buka suara terkait pernyataan kadernya Ribka Tjiptaning yang menolak vaksin Covid-19. PDIP justru mendukung program vaksinasi dari pemerintah.
Penolakan Ribka selaku anggota Komisi IX disampaikan saat mengikuti rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, fraksi partainya dalam Komisi IX justru bertolak belakang dengan pernyataan Ribka.
Menurut Hasto, partainya mengedepankan prinsip gotong royong, dan sesuai tiga pilar partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik partai berdasarkan AD/ART, sikap politik, dan program perjuangan partai. Termasuk juga dengan posisi politik PDIP sebagai pengusung utama pemerintah.
"Vaksin untuk rakyat sangat penting, ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/1/2021).
Hasto enggan menyimpulkan pernyataan Ribka secara singkat. Sebab menurutnya maksud yang disampaikan Ribka secara menyeluruh ialah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
"Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan," ujarnya.
"Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat, sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu tiga hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," tambahnya.
Lebih lanjut, Hasto juga mengungkapkan kalau PDIP mendukung secara penuh program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan Presiden Jokowi. Apalagi menurutnya PDIP sudah sedari awal sudah mengusulkan vaksinasi kepada masyarakat dilakukan secara gratis.
Ia juga menegaskan PDIP akan membantu sosialisasi kepada masyarakat untuk mau divaksin.
"Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin," tuturnya.
Sebelumnya, Ribka Tjiptaning tegas menolak untuk divaksin Covid-19. Daripada divaksin, ia lebih memilih untuk membayar denda bagi penolak vaksin.
Ribka mengatakan kalau ia tidak mau divaksin apapun itu jenisnya. Bahkan ia lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.
Hal tersebut disampaikan Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM dan PT Bio Farma.
"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending saya bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1) kemarin.
Alasan Ribka menolaknya ialah karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.
"Saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 orang. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan anggaran Rp1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tuturnya.
Ribka pun kembali menegaskan kalau ia bakal menolak untuk menerima vaksin. Kalau misalkan ia dipaksa maka menurutnya hal tersebut sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.
"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Tidak boleh maksa begitu," tandasnya.
TERPOPULER