Suara.com - Terdakwa Andi Irfan Jaya divonis enam tahun penjara dalam perkara gratifikasi dalam pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait Djoko Tjandra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (18/1/2021) malam.
Selain pidana, Eks Politikus Nadem tersebut juga harus membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan penjara.
"Menyatakan terdakwa Andi irfan jaya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan korupsi dilakukan. Dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua alternatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (18/1/2021).
Majelis Hakim IG Eko menyebut hal memberatkan terdakwa Andi Irfan menyangkal setiap perbuatan yang dilakukannya. Sekaligus, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya," ucap Hakim IG Eko
Sedangkan, hal meringankan terdakwa Andi Irfan bersikap sopan di persidangan.
"Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan anak yang masih kecil. Terdakwa belum pernah dihukum. Tidak menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya," ungkap hakim IG Eko
Vonis majelis hakim lebih berat dari tumtutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung hanya memberikan 2.5 tahun pidana penjara. Serta membayar denda mencapai Rp 100 juta, subsider empat bulan kurungan penjara.
Jaksa menilai, Andi terbukti dalam surat dakwaan memberikan uang suap kepada Jaksa Pinangki sebesar 500 ribu dollar Amerika Serikat.
Uang itu dari Djoko Tjandra untuk membantu pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), dalam mengurus perkara Djoko terkait kasus cassie bank bali.
Selain itu, Andi juga dijerat melakukan pemufakatan jahat bersama Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra melalui action plan dengan menjanjikan sejumlah uang kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Andi dinilai melanggar Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
TERPOPULER
