Suara.com - Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) Hindra Irawan Satari mengatakan negara akan menanggung biaya bagi pasien yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi vaksin Covid-19.
Hindra berujar masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan tentu secara otomatis seluruh biaya akan ditanggung BPJS apabila memang mengalami KIPI.
Ke depan, aturan mengenai tanggungan biaya KIPI bakal dimuat dalam revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Yang tidak atau belum membayar iuran akan diupayakan ditanggung oleh negara yang peraturannya sekarang sedang diproses,” kaya Hindra dalam rapat di Komisi IX DPR, Selasa (19/1/2021).
Selain melalui Perpres, kata Hindra aturan terkait KIPI termasuk di dalamnya mengenai biaya perawatan dan pengobatan pasien KIPI sudah terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah bakal menjadi penanggung jawab apabila ada KIPI terkait vaksinasi Covid-19 yang sedang berlangsung.
Hal itu disampaikan Budi menjawab pertanyaan dalam rapat dengan Komisi IX DPR.
"KIPI ini kita sudah akan mengikuti pedoman yang selama ini sudah jalan, sudah ada komite daerah untuk menangani KIPI, komite nasional untuk menangani KIPI. Kita akan mengikuti prosedurnya," kata Budi, Kamis (14/1/2021).
Budi menambahkan, proses pembiayaan KIPI pun akan ditanggung oleh BPJS kesehatan khusus masyrakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedangkan untuk non JKN, kara Budi, biaya akan di-cover oleh negara.
Baca Juga: Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tetap Peroleh Imbal Hasil di Atas Deposito
"Khusus tentang treatment anggaran, yang JKN akan di-cover oleh BPJS sedangkan non JKN akan di-cover oleh negara," ujarnya.
