Korupsi Bansos Corona, KPK Panggil Staf Ahli Menteri Sosial

Bangun Santoso, Welly Hidayat

Selasa, 26 Januari 2021 | 11:48 WIB
Korupsi Bansos Corona, KPK Panggil Staf Ahli Menteri Sosial
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa staf ahli Menteri Kementerian Sosial RI, Restu Hapsari dalam kasus korupsi penyaluran bantuan sosial paket sembako se-Jabodetabek tahun 2020.

Restu dipanggil sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK), Kemensos RI Adi Wiyono (AW).

"Kami periksa Restu Hapsari dalam kapasitas saksi untuk tersangka AW (Adi Wiyono)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (26/1/2021).

Selain Restu, penyidik antirasuah turut memanggil Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR, Sigit Bawono Prasetyo dan Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude Rangga Derana Niode. Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adi Wiyono.

Sementara itu, penyidik antirasuah juga turut memanggil saksi lainnya, yakni Direktur PT. Bumi Pangan Digdaya, Achmad Gamaludin Moeksin dan Direktur Operasional PT. Pertani, Lalan Sukmaya. Keduanya diperiksa untuk tersangka eks Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos.

Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.

Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu.

Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.

baca juga

Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp 14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing.

Masing-masing sejumlah ekitar Rp11, 9 miliar, sekitar USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp 243 juta).

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Juliari langsung mendatangi kantor KPK menyerahkan diri pada Minggu (6/12/2020) dini hari sekitar pukul 02.55 WIB.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tak Ada Taliban di KPK, Alex Marwata: Yang Ada Militan Berantas Korupsi

Tak Ada Taliban di KPK, Alex Marwata: Yang Ada Militan Berantas Korupsi

News | Selasa, 26 Januari 2021 | 09:05 WIB

Nurul Ghufron Pastikan Tidak Ada Radikalisme dan Taliban di KPK

Nurul Ghufron Pastikan Tidak Ada Radikalisme dan Taliban di KPK

News | Selasa, 26 Januari 2021 | 08:35 WIB

Isu Taliban KPK Menyeruak Lagi, Novel Baswedan dan Febri Bilang Begini

Isu Taliban KPK Menyeruak Lagi, Novel Baswedan dan Febri Bilang Begini

Hits | Senin, 25 Januari 2021 | 21:07 WIB

KPK: Dampak Korupsi Proyek CSRT Bisa Berakibat Bencana Alam

KPK: Dampak Korupsi Proyek CSRT Bisa Berakibat Bencana Alam

News | Senin, 25 Januari 2021 | 20:21 WIB

Suap Proyek CSRT, Bos Ametis Indegeo Lissa Rukmi Utari Ditahan KPK

Suap Proyek CSRT, Bos Ametis Indegeo Lissa Rukmi Utari Ditahan KPK

News | Senin, 25 Januari 2021 | 18:02 WIB

KPK Buka Peluang Telisik 'Madam' di Kasus Bansos Corona Eks Mensos Juliari

KPK Buka Peluang Telisik 'Madam' di Kasus Bansos Corona Eks Mensos Juliari

News | Senin, 25 Januari 2021 | 15:49 WIB

Terkini

Beda Klaim Gibran dan Istana Soal 'Fight' di PTUN, Yusril-Bakom Buka Suara

Beda Klaim Gibran dan Istana Soal 'Fight' di PTUN, Yusril-Bakom Buka Suara

News | Rabu, 11 November 2026 | 11:33 WIB

4 Zodiak Ini Diprediksi Paling Hoki Sepanjang November 2026!

4 Zodiak Ini Diprediksi Paling Hoki Sepanjang November 2026!

Lifestyle | Rabu, 11 November 2026 | 11:28 WIB

Denny Indrayana Kritik Langkah Gibran Soal Ijazah: Udah Final, Tak Ada Lagi Upaya Hukum Lain

Denny Indrayana Kritik Langkah Gibran Soal Ijazah: Udah Final, Tak Ada Lagi Upaya Hukum Lain

News | Rabu, 11 November 2026 | 11:27 WIB

RANS Akui Terima Duit Endorse Belasan Miliar dari Pemerintah Prabowo

RANS Akui Terima Duit Endorse Belasan Miliar dari Pemerintah Prabowo

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 11:26 WIB

Hadiri Pernikahan Paman, Anak Laki-laki 14 Tahun Dicabuli Pegawai Restoran di Tambora

Hadiri Pernikahan Paman, Anak Laki-laki 14 Tahun Dicabuli Pegawai Restoran di Tambora

News | Rabu, 11 November 2026 | 11:21 WIB

Pertanyaan Nyeleneh ke Gibran: Pak Wapres Kalo Mundur Ngurus One Month Notice Gak?

Pertanyaan Nyeleneh ke Gibran: Pak Wapres Kalo Mundur Ngurus One Month Notice Gak?

News | Rabu, 11 November 2026 | 11:21 WIB

Fenomena Scapegoating, Ketika Isu Identitas Menjadi Alat Pengacau Gerakan

Fenomena Scapegoating, Ketika Isu Identitas Menjadi Alat Pengacau Gerakan

Your Say | Rabu, 11 November 2026 | 11:20 WIB

Ricuh di Malioboro, 106 Orang Diamankan Polisi: Ada Molotov hingga Petasan

Ricuh di Malioboro, 106 Orang Diamankan Polisi: Ada Molotov hingga Petasan

Jogja | Rabu, 11 November 2026 | 11:18 WIB

Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas

Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas

Sumbar | Rabu, 11 November 2026 | 11:14 WIB

Jelang Pemilu 2029, Hanura Targetkan Kepengurusan Terbentuk di 7.300 Distrik

Jelang Pemilu 2029, Hanura Targetkan Kepengurusan Terbentuk di 7.300 Distrik

News | Rabu, 11 November 2026 | 11:13 WIB

×