alexametrics

Komisi I: Komponen Cadangan Pertahanan Diperlukan karena Keterbatasan

Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah
Komisi I: Komponen Cadangan Pertahanan Diperlukan karena Keterbatasan
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Christina Aryani. (Suara.com/Tyo)

Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai kalau kerangka pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN juga memiliki banyak permasalahan serius.

Suara.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengatakan komponen cadangan pertahanan negara memang perlu dibentuk. Mengingat keterbatasan komponen utama yang dimiliki TNI.

Hal itu dikatakan Christina menanggapi pembentukan komponen cadangan oleh Kementerian Pertahanan usai Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).

"Kami memahami keterbatasan yang dimiliki Komponen Utama (TNI) utamanya dari jumlah personel, sehingga Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung memang perlu dibentuk guna memastikan kesiapan Negara dalam menghadapi ancaman situasi keamanan (darurat militer atau keadaan perang) di masa mendatang," kata Christina dalam keterangannya, Kamis (28/1/2021).

Christina meminta proses rekrutmen komponen cadangan dan komponen pendukung dari unsur warga negara harus dilakukan secara transparan serta inklusif.

Baca Juga: Kemenhan Targetkan 25 Ribu Orang Daftar Komcad, Eks Teroris Boleh Daftar

Selain itu, rekrutmen diminta dapat memberikan ruang seluas-luasnya kepada setiap anak bangsa yang memenuhi persyaratan.

"Kami memberi penegasan transparansi harus dijalankan dimulai dari sosialisasi proses pendaftaran untuk memastikan peluang ini terbuka bagi segenap anak bangsa," ujar Christina.

DPR melalui Komisi I, dikatakan Christina, akan memantau dan mengawasi guna memastikan apa yang diatur dalam PP PSDN berjalan sesuai tujuan peruntukannya untuk mendukung sistem pertahanan nasional, bukan kepentingan yang lain.

"Sebagaimana didefinisikan dalam PP, komponen cadangan dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama (TNI). Mobilisasi sendiri hanya dapat dilakukan presiden, dengan keharusan mendapat persetujuan sebelumnya dari DPR-RI," kata Christina.

"Pasal 87 PP PSDN memuat keadaan di mana mobilisasi dapat dilakukan, yaitu dalam hal sebagian atau seluruh wilayah NKRI mengalami keadaan darurat militer atau keadaan perang. Rambu-rambu ini sudah digariskan secara tegas dan detail dalam PP PSDN," sambungnya.

Baca Juga: Prabowo: Strategi Pertahanan Tak Boleh Didasarkan pada Doa

Kementerian Pertahanan (Kemhan) bakal segera memulai proses perekrutan dan pelatihan Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Terkait hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil memandang bahwa pembentukannya tersebut dilakukan tergesa-gesa dan tindak mungkin malah akan menimbulkan masalah baru.

Komponen Cadangan Pertahanan Negara itu dilakukan Kemhan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan bahwa kerangka pengaturan di dalam UU PSDN memiliki beberapa permasalahan yang cukup fundamental lantaran mengancam hak-hak konstitusional warga negara serta mengganggu kehidupan demokrasi. Karena itu lah Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara merupakan langkah yang terburu-buru.

"Jika rencana tersebut tetap dipaksakan, keberadaan komponen cadangan bukannya akan memperkuat pertahanan negara, tapi sebaliknya memunculkan masalah-masalah baru," kata Fatia dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/1/2021).

Fatia menilai kalau pemerintah semestinya mencermati secara serius berbagai kritik dan penolakan publik terkait rencana pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Menurutnya pembentukan Komponen Cadangan memang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara.

Akan tetapi, pembentukan komponen itu hendaknya dijalankan dengan mempertimbangkan sekala prioritas agenda reformasi sektor keamanan terutama pembangunan TNI sebagai komponen utamanya yang masih menyisakan pekerjaan rumah, seperti modernisasi alutsista yang tertatih-tatih karena anggaran yang terbatas, minimnya kesejahteraan prajurit dan beberapa agenda reformasi TNI yang belum tuntas.

"Pemerintah seharusnya fokus pada pembangunan TNI, bukan mengeluarkan anggaran untuk pembentukan Komponen Cadangan yang urgensinya masih dipertanyakan," tuturnya.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai kalau kerangka pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN juga memiliki banyak permasalahan serius.

Salah satu poinnya ialah soal luasnya ruang lingkup ancaman yang diatur dalam UU PSDN. Dalam Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman terdiri atas ancaman militer, ancaman non-militer dan hibrida.

Luasnya ancaman menimbulkan permasalahan tersendiri, di mana Komponen Cadangan yang telah disiapkan dan dibentuk pemerintah dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

"Padahal, pembentukan dan penggunaan komponen cadangan seharusnya diorientasikan untuk mendukung komponen utama pertahanan negara yakni TNI dalam menghadapi ancaman militer dari luar," tuturnya.

Selain KontraS, Koalisi Masyarakat Sipil juga terdiri dari Imparsial, ELSAM, LBH Pers, SETARA Institute, HRWG, PBHI, IDeKA Indonesia, dan Centra Inisiative.

Komentar