REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmat Handoyo mengatakan, pemerintah harus lebih berani mengambil kebijakan dalam mengatasi penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Salah satunya ialah dengan melarang masyarakat berpergian saat akhir pekan.
Menurut dia, larangan berpergian pada akhir pekan perlu dipikirkan pemerintah sebagai salah satu solusi efektif menekan laju penularan Covid-19. Apalagi diketahui, Presiden Jokowi menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang saat ini diterapkan tidak efektif.
"Perlu langkah berani yang berbeda dari PSBB dan PPKM yang terbukti tidak efektif. Di samping tidak terbukti, ekonomi juga mengalamai kemunduran namun masih tetap tidak efektif," kata Rahmat kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
"Perlu mencari pembanding dengan negara lain yang dirasa bisa menekan Covid-19, misalnya Hongkong ataupun Turki yang melarang aktifitas warga di akhir pekan," sambung Rahmat.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah memformulasikan ulang kebijakan penanganan pandemi Covid-19 guna menekan kasus positif yang kian meningkat.
Formulasi ulang juga harus dilakukan seiring dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang dinilai tidak efektif menurunkan laju penularan Covid-19.
"Oleh karena itu, saya mengimbau kepada pemerintah bahwa harus mendeteksi dini hal-hal yang bisa membuat lonjakan Covid-19 tinggi," kata Dasco kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Dasco sekaligus mengingatkan pemerintah untuk mewaspadi serangkaian libur panjang dalam waktu dekat. Menurutnya, pemerintah perlu merencanakan ulang terkait pelaksanaan libur panjang yang menjadi satu sebab peningakatan Covid-19.
"Seperti kita tahu, bahwa akan ada libur panjang pada saat Imlek dan juga Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada pemerintah untuk mewaspadai atau merencanakan ulang mengenai usulan atau rencana libur panjang yang direncanakan oleh pemerintah," kata Dasco.
"Karena setiap libur panjang itu pasti akan terjadi lonjakan Covid-19," tandasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo menganggap penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu tidak efektif. Bahkan, ia menyebut penerapannya juga tak konsisten.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1/2021) lalu.
Rapat itu dihadiri sejumlah menteri di kabinetnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," ujar Jokowi dalam rapat yang dipublikasikan melalui akun YouSube sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Menurut Jokowi, sejak PPKM diterapkan tingkat aktivitas masyarakat masih saja tinggi. Padahal, aturan ini dibuat agar kegiatan masyarakat dibatasi.
"Sebetulnya esensi-esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ya, tapi yang saya lihat diimplementasinya ini kita tidak tegas dan konsisten," jelas Jokowi.
Karena itu, ia meminta agar jajarannya membuat kebijakan yang lebih praktis ke depannya.
Jajarannya pun harus turun ke lapangan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan, tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana apa sih yang namanya 3M," pungkasnya.
TERPOPULER
