Suara.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut permasalahan data COVID-19 yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah akan membuat pemetaan zonasi resiko menjadi kacau.
Ridwan Kamil menjelaskan ada kekeliruan data karena pada beberapa hari lalu Jawa Barat diumumkan oleh pemerintah pusat dalam data perkembangan hariannya sebagai daerah dengan penambahan kasus positif COVID-19 terbanyak mencapai 4.601 kasus.
"Kalau laporan kasus kita masih berdebat karena kasus yang diumumkan masih bercampur dengan kasus yang lama, 4 hari lalu jawa barat kasus 3 ribu hampir 2 ribunya kasus lama coba, kalau disebut 'wah' hari ini ada lonjakan enggak juga, itu saya juga bingung, itu laporan h-5 h-7 h-14," kata Ridwan Kamil saat Deklarasi Komitmen Kolaborasi untuk Jawa Barat Penyelesaian Pandemi dari Puskesmas secara virtual, Senin (1/2/2021).
Oleh sebab itu dia meminta Kementerian Kesehatan untuk segera memperbaiki sistem pelaporan data agar bisa diumumkan secara realtime, tidak lagi ada penundaan data yang bisa berdampak pada zonasi resiko dan pengambilan kebijakan di daerah.
"Itulah kemarin saya sampaikan tolong diperbaiki, karena nanti status merah oranye kuningnya jadi kacau, menghitung status merah oleh kasus yang ternyata sudah lewat atau sudah sembuh juga," ucapnya.
Sebelumnya, menurut data yang dihimpun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Jawa Barat menduduki posisi pertama sebagai daerah penyumbang kasus terbanyak karena adanya 4.601 kasus positif baru, 2.643 kasus sembuh dan 27 kasus meninggal dunia pada Sabtu (30/1/2021).
TERPOPULER
