REGIONAL:
Suara.com - Aung San Suu Kyi didakwa mengimpor walkie-talkie ilegal setelah kudeta militer Myanmar, sebuah tuduhan yang dinilai absurd oleh sejumlah tokoh.
Menyadur ABC News, Kamis (4/2/2021) Kepolisian Myanmar telah mengajukan tuntutan terhadap Aung San Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal.
Pemimpin yang digulingkan tersebut akan ditahan hingga 15 Februari untuk dilakukan penyelidikan, menurut dokumen polisi.
Langkah tersebut menyusul kudeta militer pada hari Senin dan penahanan peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya.
Dakwaan polisi ke pengadilan terhadap wanita 75 tahun tersebut menjelaskan enam walkie-talkie ditemukan selama penggeledahan di rumahnya di ibu kota Naypyidaw. Radio itu diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin, katanya.
Dokumen tersebut meminta penahanan Suu Kyi "untuk memeriksa saksi, meminta bukti dan mencari penasihat hukum setelah menanyai terdakwa".
Sebuah dokumen terpisah menunjukkan polisi mengajukan tuntutan terhadap Presiden Win Myint yang digulingkan karena melanggar protokol pencegahan penyebaran virus corona selama kampanye pemilihan November lalu.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu dengan telak, tetapi pihak militer menuduh pemungutan suara diwarnai kecurangan.
David Mathieson, seorang analis independen yang telah mempelajari Myanmar selama 26 tahun, mengatakan kepada ABC News bahwa tuduhan baru terhadap Suu Kyi "sangat picik".
"Ini benar-benar tentang menghukumnya karena tuduhan kesalahan yang lebih besar," katanya.
"Maksudku, mencoba membuat seseorang memiliki walkie talkie yang tidak terdaftar hanyalah masalah teknis.
"Ini jauh lebih besar dan ini benar-benar didasarkan pada pembenaran penahanannya, dan jelas sangat jorok dan tidak jujur apa yang dilakukan junta militer itu."
Ketua Parlemen ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) untuk Hak Asasi Manusia, Charles Santiago, mengatakan tuduhan itu menggelikan.
"Ini adalah langkah absurd oleh junta untuk mencoba melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka," katanya dalam sebuah pernyataan.
Aksi protes menentang junta yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing mulai muncul di Myanmar.
Staf di sejumlah rumah sakit pemerintah di seluruh negara berpenduduk 54 juta orang itu mogok kerja atau mengenakan pita merah pada Rabu sebagai bagian dari aksi protes.
Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar yang baru dibentuk mengatakan para dokter di 70 rumah sakit dan departemen medis di 30 kota bergabung dalam protes tersebut.
Gerakan tersebut menuduh Angkatan Darat menempatkan kepentingannya di atas pandemi virus corona, yang telah menewaskan lebih dari 3.100 orang di Myanmar, salah satu korban tewas tertinggi di Asia Tenggara.
"Kami benar-benar tidak dapat menerima ini," kata Myo Myo Mon, 49 tahun, yang termasuk di antara dokter yang berhenti bekerja untuk memprotes.
"Kami akan melakukan ini dengan cara yang berkelanjutan, kami akan melakukannya dengan cara tanpa kekerasan ... ini adalah rute yang diinginkan oleh penasihat negara kami," katanya, mengacu pada Suu Kyi.
TERPOPULER
