Tanggapi Situasi Politik Myanmar, Dewan Keamanan PBB Adakan Pertemuan

Reza Gunadha, Hikmawan Muhamad Firdaus

Rabu, 03 Februari 2021 | 14:58 WIB
Tanggapi Situasi Politik Myanmar, Dewan Keamanan PBB Adakan Pertemuan
Presiden Myanmar Win Myint. (Foto: AFP)

Suara.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan pada hari Selasa untuk membahas perkembangan dan tanggapan internasional terhadap kudeta militer di Myanmar.

Militer merebut kekuasaan setelah menahan anggota pemerintah Myanmar, termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada Senin dini hari.

Menyadur Deutsche Welle, Rabu (3/2/2021) utusan PBB untuk Inggris, yang memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan berharap dapat mengadakan "diskusi yang se-konstruktif mungkin."

"Dewan Keamanan PBB akan melihat berbagai langkah, dengan gagasan untuk menghormati keinginan rakyat yang diungkapkan dalam pemungutan suara dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward kepada wartawan.

"Kami ingin mempertimbangkan langkah-langkah yang akan menggerakkan kami menuju tujuan itu," kata Woodward, sambil menambahkan bahwa tidak ada langkah-langkah spesifik yang sedang dibahas saat ini.

Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, mengatakan kepada DW bahwa komunitas internasional harus bertindak dalam bahasa yang dimengerti oleh junta Myanmar. "Dan kami tahu dari pengalaman mereka memahami bahasa sanksi ekonomi," kata Andrews.

"Anda tidak menggulingkan demokrasi yang masih muda. Anda tidak menyerang seluruh orang dengan kudeta militer." jelasnya.

"Apa yang kami miliki di Myanmar adalah penguncian yang sangat sistematis terhadap orang-orang yang percaya pada demokrasi, yang telah memajukan hak asasi manusia. Para pemimpin pemerintah dari Aung San Suu Kyi dan banyak rekannya dalam penggerebekan dini hari ini, pemutusan komunikasi kemarin [pada hari Minggu] di seluruh negeri, penahanan para pemimpin yang bisa meningkatkan oposisi di jalanan. Jadi ini benar-benar kudeta. Mereka telah mengunci negara ini," papar agen khusus PBB itu.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin mengutuk tindakan kudeta dan mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Myanmar.

baca juga

Biden menyebut tindakan militer Myanmar sebagai "serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum."

"Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat. Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang," katanya.

Dua anggota Dewan Keamanan PBB, China dan Rusia hingga kini belum mengeluarkan komentar mengenai kondisi di Myanmar.

Kedua kekuatan dunia tersebut sebagian besar melindungi Myanmar dari tindakan signifikan dari Dewan Keamanan menyusul tindakan keras militer 2017 yang menyebabkan lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.

Rusia dan China sama-sama memiliki hak veto di Dewan, bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

China sejauh ini menolak untuk mengkritik kudeta tersebut dan malah meminta semua pihak untuk "menghormati perbedaan." Kantor berita resmi Xinhua menggambarkan tindakan militer Myanmar sebagai "perombakan kabinet besar."

Tentara Myanmar merebut kekuasaan negara itu dalam kudeta tak berdarah, menangkap Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya yang terpilih secara demokratis. Militer juga memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun, yang memicu kemarahan internasional.

Para jenderal membenarkan kudeta tersebut dengan menuduh kecurangan dalam pemilihan November di negara itu yang membuat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi menang telak.

Aksi militer itu terjadi hanya beberapa jam sebelum parlemen yang baru terpilih mengadakan sidang untuk pertama kalinya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lainnya telah meminta militer untuk menghormati hasil pemilihan dan mengatakan keprihatinan atas penangkapan Suu Kyi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ada Kudeta Militer, Dua Pabrik Mobil Suzuki di Myanmar Berhenti Produksi

Ada Kudeta Militer, Dua Pabrik Mobil Suzuki di Myanmar Berhenti Produksi

Otomotif | Rabu, 03 Februari 2021 | 13:04 WIB

Goyang Pinggul Saat Kudeta Militer Myanmar: Saya Senam Bukan untuk Mengejek

Goyang Pinggul Saat Kudeta Militer Myanmar: Saya Senam Bukan untuk Mengejek

News | Rabu, 03 Februari 2021 | 11:14 WIB

Mengenal Jenderal Min Aung Hlaing yang Rebut Kekuasaan Mutlak di Myanmar

Mengenal Jenderal Min Aung Hlaing yang Rebut Kekuasaan Mutlak di Myanmar

News | Rabu, 03 Februari 2021 | 11:00 WIB

Terkini

Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda

Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda

Sumsel | Kamis, 19 November 2026 | 23:53 WIB

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:50 WIB

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:44 WIB

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:39 WIB

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:34 WIB

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:26 WIB

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:25 WIB

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 21:15 WIB

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Video | Kamis, 19 November 2026 | 21:00 WIB

×