REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menilai pelaporan Prof Din Syamsuddin selaku Dosen UIN Syarif Hidayatullah ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dasar dugaan radikal tidak mendasar serta salah alamat.
Hal tersebut disampaikannya lantaran ia mengenal sosok Din Syamsuddin sebagai pribadi yang aktif mendorong moderasi beragama dan banyak pengalaman lainnya yang sama sekali tidak mencerminkan radikalisme.
Muti mengaku kenal dekat dengan Din yang kerap mendorong kerukunan antar agama baik di dalam maupun luar negeri. Karena itu menurutnya keliru apabila Din dilaporkan atas tuduhan radikal.
"Tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah alamat. Saya mengenal dekat Pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antar umat beragama baik di dalam maupun luar negeri," kata Muti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/2/2021).
Muti lantas membeberkan pengalaman Din semasa hidupnya. Salah satu tokoh KAMI itu disebutkannya pernah menggagas konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi WA Syahadah di PP Muhammadiyah. Itu juga menjadi keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makasar.
Selain itu, Din juga pernah memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor ketika menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama serta peradaban.
"Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi tentang Wasatiyah Islam, Islam yang moderat. Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word," ungkapnya.
Din juga sempat menjadi moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-president of World Religion for Peace (WCRP).
"Tentu masih banyak lagi peran penting Pak Din dalam forum dialog antar iman. Jadi sangatlah keliru menilai Pak Din sebagai seorang yang radikal," ucapnya.
Muti juga mengatakan Din merupakan seorang guru besar politik Islam yang terkemuka. Ia menjadi satu-satunya guru besar Hubungan Internasional di UIN Jakarta.
"Secara akademik, FISIP UIN sangat memerlukan sosok Pak Din. Saya tahu persis, di tengah kesibukan di luar kampus, Pak Din masih aktif mengajar, membimbing mahasiswa, dan menguji tesis atau disertasi," jelasnya.
Apabila Din dianggap banyak melontarkan kritik, menurut Muti itu menjadi bagian dari panggilan iman, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan. Kata Muti, kritik menjadi sesuatu hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara sehingga semua pihak hendaknya tidak anti kritik yang konstruktif.
Lebih lanjut, Muti pun menilai seharusnya semua pihak bisa berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan.
"Semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama. Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerjasama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan dan membawa masalah privat ke ranah publik."
