DPR: Perlindungan Kesehatan Lewat Vaksin Harus Diimbangi dengan Bansos

Senin, 15 Februari 2021 | 15:19 WIB
DPR: Perlindungan Kesehatan Lewat Vaksin Harus Diimbangi dengan Bansos
Wakil Ketua VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Suara.com/Ria Rizki)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Paetai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan semua pihak harus memahami program dan kebijakan pemerintah terkait vaksinasi Covid-19. Ace menyebut program itu bertujuan melindungi masyarakat.

Hal itu ia katakan sebagai respons atas terbitnya Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur pemberian sanksi dan denda bagi masyarakat yang menolak divaksin Covid-19. Di mana salah satu sanksi administratif ialah penundaan hingga pemberhentian pemberian bantuan sosial.

Ace berujar kebijakan vaksinasi merupakan bagian dari perlindungan kesehatan agar masyarakat terlindungi. Ia menegaskan bahwa selain vaksin sebagai perlindungan kesehatan, yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat ialah memberikan bantuan sosial.

"Perlindungan kesehatan juga harus seiring dengan perlindungan bantuan sosial yang disediakan negara," kata Ace kepada wartawan, Senin (15/3/2021).

Ace meminta agar masyarakat tidak lagi ragu terhadap vaksin Covid-19, baik dari sisi uji klinis maupun kehalalan vaksin.

"Jika ada pihak yang menolak vaksin sesungguhnya dia tidak hanya tidak menyayangi diri sendiri, tetapi juga berpotensi merugikan yang lain karena turut serta menyebarkan virus yang seharusnya tertangkal melalui vaksin itu," kata Ace.

DPR Tolak Perpres

DPR RI menolak aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi yang mengancam rakyat tidak mendapat bantuan sosial jika menolak vaksin Covid-19.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengungkapkan, sanksi penghapusan bansos dan layanan administrasi itu tidak ada di dalam kesepakatan antara DPR dan pemerintah ketika rapat kerja di Senayan.

Baca Juga: Klaster Lapas, 4 Ribu Napi di Seluruh Indonesia Positif Terinfeksi Covid-19

"Laporan singkat rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, BPJS Kesehatan, pada poin 1 ayat g secara eksplisit tertulis; 'Tidak mengedepankan ketentuan dan/atau peraturan denda dan/atau pidana untuk menerima vaksin Covid-19'," kata Felly dalam keterangannya, Senin (15/2/2021).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI