REGIONAL:
Suara.com - Dalam beberapa hari terakhir, nama Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menjadi perbincangan tingkat nasional. Bermula dari aktivitas sejumlah petani setempat yang membelanjakan sebagian uang kompensasi pembebasan lahan untuk kilang minyak grass root refinery, untuk membeli mobil-mobil baru maupun bekas.
Desa Sumurgeneng kini dikenal, setidaknya di media, sebagai kampung miliarder.
Dikutip dari Beritajatim.com, mayoritas warga telah menerima uang ganti rugi dari pembebasan lahan.
Ratusan warga Desa Sumurgeneng kini menjadi orang kaya baru, sebagian di antaranya telah membeli mobil, bahkan ada yang sekaligus tiga unit.
Data yang dihimpun Beritajatim.com, tercatat sekitar 176 mobil baru berbagai merek kini ada di desa itu.
“Hampir 90 persen warga yang telah mendapatkan pencairan untuk pembebasan lahan itu untuk membeli kendaraan. Ada satu orang yang juga langsung beli tiga,” kata Kepala Desa Sumurgeneng, Gihanto.
Uang kompensasi yang diterima warga bervariasi, sejumlah orang mendapatkan sampai Rp8 miliar, bahkan ada yang sampai Rp26 miliar.
Sejumlah warga memilih menggunakan uang untuk kembali membeli tanah di luar Desa Sumurgeneng atau memperbaiki rumah.
“Untuk yang uangnya kembali dibelikan tanah itu ada sekitar 75 persen. Dan yang digunakan untuk membangun rumah atau renovasi rumah itu ada sekitar 50 persen warga,” kata Gihanto.
Sebagian warga lagi menggunakan uang untuk investasi di bidang usaha dan mereka tetap bertani.
“Warga saya ini tidak neko-neko, jadi untuk yang digunakan investasi di bidang usaha itu masih sangat minim. Mereka sangat ulet menjadi petani tulen,” kata Gihanto.
Desa yang terdampak proyek kilang minyak tak hanya Sumurgeneng, tetapi juga Wadung, dan Kaliuntu. Tapi yang paling banyak berada di Desa Sumurgeneng.
Kerjasama dengan Rusia
Dilansir dari Kemlu.go.id, PT. Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia telah menandatangani perjanjian kontrak dengan Spanish Tecnicas Reunidas SA di Moskow, Rusia (28/10/2019).
Penandatanganan dilakukan oleh Kadek Ambara Jaya, Project Coordinator NGRR Tuban dari Pertamina, Pavel Vagero, Finance Director PT. PRPP dari Rosneft, dan Miguel Paradinas, Direktur Jenderal TRSA. Penandatanganan disaksikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Menko Perekonomian RI, Montty Giriana dan Kuasa Usaha Ad Interim/Wakil Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, Azis Nurwahyudi.
Penandatanganan ini sebagai kelanjutan kerja sama antara Pertamina dan Rosneft dalam proyek pembangunan dan pengoperasian kilang minyak baru yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia (New Grass Root Refinery and Petrochemical) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. PRPP merupakan usaha patungan (joint venture) antara Pertamina dan Rosneft dengan kepemilikan saham Pertamina 55 persen dan Rosneft 45 persen.
Perjanjian kontrak yang ditandatangani antara PRPP dan TRSA ini dititikberatkan pada pelaksanaan Basic Engineering Design dan Front-End Engineering Design terkait proyek tersebut.
Proyek NGRR Tuban akan memproduksi bahan bakar minyak nasional yang berkualitas Euro V untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Kilang minyak di Tuban ini diperkirakan akan memiliki kapasitas produksi sebesar 300.000 barrel per hari.
Dalam pertemuan dengan Delegasi Pertamina di Wisma Duta KBRI Moskow pada 29 Oktober 2019, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi, menyampaikan apresiasi atas penandatanganan kontrak perjanjian terebut.
“Proyek ini adalah realiasi dari hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sochi, Rusia pada Mei 2016 dan Alhamdulillah setelah semua permasalahan dapat diselesaikan kedua pihak," kata Dubes Wahid ketika itu.
Menurut Dubes Wahid, kerja sama ini sebagai bukti kedekatan hubungan Indonesia dengan Rusia yang pada tahun 2020 kedua negara akan memperingati 70 tahun hubungan diplomatik. Dubes Wahid berharap proyek ini dapat mendukung kemandirian Indonesia di bidang energi.
“Kita berharap proyek ini dapat selesai sebagaimana direncanakan tahun 2025 dan proyek ini menjadi semakin penting sebagai salah satu proyek strategis dan prioritas nasional pemerintah Indonesia," kata Dubes Wahid.
TERPOPULER