Wapres Ma'ruf Minta Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Harus Dipercepat

Dwi Bowo Raharjo

Kamis, 18 Februari 2021 | 15:52 WIB
Wapres Ma'ruf Minta Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Harus Dipercepat
Wapres Maruf Amin saat disuntik vaksin Sinovac. (Dok KIP-Setwapres)

Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin meminta proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia harus dipercepat. Jumlah dosisnya juga harus diperbanyakk agar masyarkat mendapat vaksin.

"Jadi ini ada dua hal yang harus dikejar, jumlahnya kemudian kecepatannya juga. Jangan sampai (kelompok) yang ini sudah harus divaksin lagi, tetapi (kelompok) yang lain belum tercapai. Jadi kita harapkan kecepatannya ini bisa terkejar," kata Ma’ruf di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021).

Ma'ruf kemudian mengingatkan kepada masyarakat, khususnya umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia, bahwa vaksinasi Covid-19 dalam agama hukumnya fardu kifayah atau wajib sampai terbentuknya kekebalan komunitas.

Lebih lanjut, Maruf menyebut apabila belum tercapai kekebalan komunitas dan ada umat yang menolak divaksin, maka orang tersebut masuk dalam kategori berdosa.

"Saya sudah bilang, kalau pandangan agama (Islam), itu wajib, fardu kifayah. Kalau belum tercapai apa yang mesti dicapai (kekebalan komunitas), itu dosanya belum hilang. Kalau sudah (tercapai vaksinasi) 182 uta orang, itu (dosanya) baru gugur," jelasnya.

Wapres sendiri telah melakukan vaksinasi dengan disuntikkan satu dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac, China, di rumah dinas wapres Jakarta, Rabu (17/2). Usai penyuntikan vaksin, Wapres mengaku tidak mengalami efek apa pun pada tubuhnya, selain mengantuk.

"Kemarin saya baru divaksin, ngantuk, itu saja dampaknya," katanya.

Menurut laman Kementerian Kesehatan, kekebalan komunitas merupakan situasi saat sebagian besar masyarakat kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung dengan melindungi kelompok masyarakat lain.

Untuk dapat membentuk kekebalan komunitas, sedikitnya 70 persen dari total penduduk Indonesia harus disuntik vaksin Covid-19. Penyuntikan tersebut sebaiknya dilakukan dalam waktu yang berdekatan atau serentak supaya kekebalan komunitas secara nasional dapat terbentuk. (Antara)

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Soal Penolak Vaksin, Wagub DKI: Kalau Masih Ngeyel, Tentu Diberi Sanksi

Soal Penolak Vaksin, Wagub DKI: Kalau Masih Ngeyel, Tentu Diberi Sanksi

News | Kamis, 18 Februari 2021 | 14:22 WIB

Sebut Vaksinasi Bagi yang Mau Saja, Anies: Wong Jumlahnya Terbatas

Sebut Vaksinasi Bagi yang Mau Saja, Anies: Wong Jumlahnya Terbatas

News | Kamis, 18 Februari 2021 | 13:53 WIB

Sentra Pengembangan Kewirausahaan Kaum Marjinal Diresmikan di Bekasi

Sentra Pengembangan Kewirausahaan Kaum Marjinal Diresmikan di Bekasi

Bisnis | Kamis, 18 Februari 2021 | 13:40 WIB

Wakil Rakyat dan Pejabat akan Divaksin Covid Tahap 2, Totalnya 20.761 Orang

Wakil Rakyat dan Pejabat akan Divaksin Covid Tahap 2, Totalnya 20.761 Orang

News | Kamis, 18 Februari 2021 | 13:37 WIB

Kemenkes: Tidak Semua PNS Dapat Vaksin Covid-19 Tahap Kedua

Kemenkes: Tidak Semua PNS Dapat Vaksin Covid-19 Tahap Kedua

News | Kamis, 18 Februari 2021 | 13:32 WIB

Terkini

Dugaan Intimidasi Dokter Icha Dilakukan 3-4 Orang, Hasil Investigasi Diserahkan ke Polisi

Dugaan Intimidasi Dokter Icha Dilakukan 3-4 Orang, Hasil Investigasi Diserahkan ke Polisi

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 17:20 WIB

Kemenkes Soroti Lemahnya Sistem Perlindungan Nakes usai Dugaan Intimidasi dr. Icha

Kemenkes Soroti Lemahnya Sistem Perlindungan Nakes usai Dugaan Intimidasi dr. Icha

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 17:12 WIB

Tarif Transjakarta Diusul Rp 5.000, Transjabodetabek Rp 10.000

Tarif Transjakarta Diusul Rp 5.000, Transjabodetabek Rp 10.000

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 17:10 WIB

Bukan yang Pertama! Polisi Duga Ada Korban Penyekapan Lain di Percetakan Senen

Bukan yang Pertama! Polisi Duga Ada Korban Penyekapan Lain di Percetakan Senen

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:56 WIB

Dicap 'Lembek' Kritik Pemerintah, Said Didu: Saya Bukan Terwo!

Dicap 'Lembek' Kritik Pemerintah, Said Didu: Saya Bukan Terwo!

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:41 WIB

Usai Minta Maaf, Om Zein Diminta Komnas Perempuan Perbaiki Cara Pandang soal Perempuan

Usai Minta Maaf, Om Zein Diminta Komnas Perempuan Perbaiki Cara Pandang soal Perempuan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:40 WIB

Dulu Kontraktor Kini 'Gelandangan', Kisah Jafar Ali Setahun Bertahan di Trotoar Depan UNHCR

Dulu Kontraktor Kini 'Gelandangan', Kisah Jafar Ali Setahun Bertahan di Trotoar Depan UNHCR

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:32 WIB

Menhut Raja Juli Soal Pertemuan dengan Bupati Kuansing: Amplop Dikembalikan, Tak Ada Pelepasan Hutan

Menhut Raja Juli Soal Pertemuan dengan Bupati Kuansing: Amplop Dikembalikan, Tak Ada Pelepasan Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:30 WIB

Ibu Hamil Tewas Tertembak di Papua, DPR Minta Diusut Transparan

Ibu Hamil Tewas Tertembak di Papua, DPR Minta Diusut Transparan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:24 WIB

Said Didu Blak-blakan: Sebut Safari Politik Jokowi Disokong Oligarki hingga Para Koruptor

Said Didu Blak-blakan: Sebut Safari Politik Jokowi Disokong Oligarki hingga Para Koruptor

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:19 WIB

×