Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, menyebut rencana kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Doha, Qatar pada akhir bulan Februari ini dibatalkan.
Sebelumnya salinan surat rencana kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Qatar beredar di kalangan awak media. Ironisnya, kunjungan tersebut ingin dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda.
"Sepengetahuan saya enggak ada. Dibatalkan," kata Tamliha saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (22/2/2021).
Tamliha memang tak menjelaskan secara rinci mengapa tiba-tiba kunjungan kerja ke Qatar tersebut kemudian dibatalkan.
Ia hanya menyebutkan, alasan pandemi menjadi salah satu faktornya.
"Dibatalkan, masih pandemi Covid-19," singkat Wasekjen PPP tersebut.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat kunjungan kerja Komisi I tersebut.
Namun, Indra menegaskan bahwa surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tersebut baru sebatas proses penjajakan.
"Surat di atas baru sebatas proses penjajakan," kata Indra kepada Suara.com, Senin (22/2/2021).
Baca Juga: Pempek untuk Nakes, Cara Pasturi di Sleman Apresiasi Nakes di Masa Pandemi
Indra mengatakan situasi pandemi Qatar memberlakukan peraturan khusus bagi setiap warga negara asing masuk ke wilayahnya. Salah satunya tak keluarkan visa kunjungan.
"Pengajuan surat dimaksudkan agar Komisi 1 dapat menyusun rencana kegiatan-kegiatannya. Sebagai informasi, sampai saat ini surat tersebut belum ada jawaban," tuturnya.
Dilihat Suara.com isi surat tersebut tertera nomor PW/0159/DPR RI/II/2021 ditunjukan untuk Duta Besar LBBP untuk Qatar, Doha.
Tertulis maksud kunjungan kerja Komisi I DPR RI tersebut guna pelaksanaan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN. Termasuk mengetahui pelaksanaan tugas Duta Besar RI sebagaimana perudang-undangan.
Selain itu, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meninjau pelaksanaan perlindungan warga negara Indonesia di Qatar. Bahkan dalam kunjungan tersebut diagendakan pertemuan dengan Ketua Parlemen setempat.
