Infografis
Seorang wanita juga meninggal karena serangan jantung yang dicurigai setelah polisi membubarkan protes guru dengan granat setrum di kota utama Yangon, kata putri dan seorang rekannya.
"Kami mengutuk keras kekerasan yang meningkat terhadap protes di Myanmar dan menyerukan kepada militer untuk segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa damai," kata Ravina Shamdasani, juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, dalam sebuah pernyataan.
"Myanmar seperti medan perang," kata kardinal Katolik pertama di negara mayoritas Buddha itu, Charles Maung Bo melalui cuitannya di Twitter.
Tindakan polisi hari Minggu terjadi setelah televisi pemerintah mengumumkan bahwa utusan Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, dipecat karena dianggap mengkhianati.
Kyaw Moe Tun mendesak PBB untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Ketika aksi protes semakin memanas, pasukan keamanan menjadi lebih agresif dalam menggunakan kekuatan. Tiga pengunjuk rasa lainnya tewas awal Februari, sementara militer mengatakan seorang polisi juga tewas.
Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch, mengutuk penggunaan kekuatan mematikan sebagai "keterlaluan dan tidak dapat diterima," dan mengatakan itu harus segera dihentikan.
"Amunisi hidup tidak boleh digunakan untuk mengendalikan atau membubarkan protes, dan kekuatan mematikan hanya dapat digunakan untuk melindungi nyawa atau mencegah cedera serius," katanya di Twitter.
"Setiap kematian dan luka serius harus segera diselidiki dan tidak memihak. Mereka yang terbukti bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban." sambungnya.
Robertson menyerukan pembebasan beberapa jurnalis yang ditahan oleh pasukan keamanan dan mengatakan petugas medis yang merawat para demonstran yang terluka di lokasi protes juga menjadi sasaran penangkapan.
Baca Juga: Kondisi Myanmar Masih Panas, Bank Dunia Hentikan Pembayaran Dana
