REGIONAL:
Suara.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Nafis berharap pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya berisikan investasi industri minuman keras (miras) bisa diikuti dengan pelarangan secara keseluruhan. MUI tak mau generasi bangsa menjadi pemabuk.
"Mudah-mudahan ditindak lanjuti dengan pelarangan semuanya, bagaimana peraturan yang bisa menyelamatkan bangsa ini, karena kita tidak ingin generasi kita ini menjadi generasi jongkok karena mabok," kata Cholil di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/3/2021).
Cholil mengatakan, dengan dilarangnya miras di Indonesia semua demi masa depan bangsa. Pasalnya, kata dia, bangsa Indonesia dibangun tak hanya dari sumber daya alam saja melainkan sumber daya manusia yang kuat juga.
"Diantara yang merusak sumber daya manusia itu mabok-mabokan oleh karena itu kita konsen menolak dan minta dicabut, alhamdullilah," tuturnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Dalam salinan Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Jokowi ini juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol atau miras yang dibolehkan investasinya di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.
Jokowi mengaku mencabut Perpres ini setelah menerima masukan dari ulama, organisasi keagamaan, dan sejumlah pemerintah provinsi.
"Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut. Terima kasih," kata Jokowi lewat kanal Sekretariat Presiden, Selasa 2 Maret 2021.
Dalam aturan yang sudah dicabut tersebut, Jokowi membuka bidang usaha yang sebelumnya masuk Daftar Negatif Investasi (DNI).
Salah satunya, yaitu membuka kembali investasi minuman beralkohol atau minuman keras dan minuman alkohol yang terbuat dari anggur.
TERPOPULER
