Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, Kubu AHY Minta Perlindungan Pemerintah

Siswanto

Jum'at, 05 Maret 2021 | 16:58 WIB
Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, Kubu AHY Minta Perlindungan Pemerintah
Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (YT/Agus Yudhoyono)

Suara.com - Sejumlah tokoh politik tetap menyelenggarakan kongres luar biasa atas nama Partai Demokrat di  Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), dan memilih Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat serta Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina periode 2021-2025.

Kubu Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan KLB tersebut ilegal. Partai Demokrat meminta perlindungan hukum kepada pemerintah untuk mencegah dan menghentikan penyelenggaraan KLB "yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah."

Dalam laporan Suara.com sebelumnya disebutkan, politikus yang dipecat dari Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun memimpin sidang dan membacakan hasil KLB versi Deli Serdang, "Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025."

"Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhoyono dinyatakan demisioner."

Moeldoko tidak menghadiri KLB, walau namanya sejak awal namanya diusulkan menjadi ketua umum dan akhirnya terpilih.

Dia menyampaikan ucapan terimakasih kepada peserta KLB melalui sambungan telepon dan dia juga mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar kepada mereka.

"Saya berterimakasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?"

"Apakah kalian siap membangun partai dan memegang teguh komitmen demi bangsa dan negara tanpa kepentingan pribadi?" 

Menyikapi KLB, Partai Demokrat mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada pemerintah untuk mencegah tindakan inkonstitusional, seperti KLB.

baca juga

"Atas dasar itu semua, Partai Demokrat memohon agar Menkopolhukam, Kapolri, dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah," kata AHY dalam keterangan pers.

AHY mengingatkan agar semua pengurus dan kader Demokrat tetap menjaga diri dalam koridor hukum, meskipun, tidak sedikit kader yang sudah geram dengan munculnya aksi orang-orang yang mempersiapkan KLB ilegal.

Untuk itu, Partai Demokrat meminta perlindungan hukum dan pencegahan pada pemerintah. Permohonan ini disampaikan dalam bentuk surat resmi yang ditandatangani AHY serta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Surat tersebut dikirimkan pada Menkopolhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan Menkumham Yasona Laoly.

Isi surat menguraikan sejumlah alasan permohonan perlindungan hukum. Pertama, Partai Demokrat telah menyelenggarakan Kongres V pada 15 Maret 2020 di Jakarta dan pelaksanaannya sudah sesuai memenuhi dan mencapai kuorum sesuai AD/ART Partai Demokrat.

Kongres V tersebut dihadiri oleh seluruh pemilik suara yang sah, yaitu seluruh ketua DPD, seluruh ketua DPC, dan seluruh ketua organisasi sayap yang terdaftar dalam AD/ART Partai Demokrat.

Kedua, kongres tersebut secara aklamasi memilih Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Ketiga, AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendapat pengesahan.

Kementerian Hukum dan HAM RI kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI Nomor: 15, tanggal 19 Februari 2021.

Surat itu juga menjelaskan bahwa sejak awal Januari 2021, telah terjadi gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat  yang hendak menyelenggarakan KLB yang bertentangan dengan AD/ART partai.

Disebutkan dalam laporan Antara, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat diprovokasi dan dimotori oleh sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat serta disponsori oleh pihak eksternal partai. Mereka melakukan tindakan melawan hukum karena tidak memilik hak suara yang sah.

Atas tindakan tersebut, para kader yang berkhianat telah dipecat Partai Demokrat, sehingga mereka tidak boleh lagi menyampaikan pernyataan atau bertindak atas nama Partai Demokrat atau menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat.

Menyikapi hal ini, ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia membuat serta menandatangani surat pernyataan menolak KLB ilegal.

Para pemilik suara sah ini juga mendukung penuh kepemimpinan AHY  sebagai ketua umum hasil Kongres V Partai Demokrat di Jakarta.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sempat Disebut Bakal Gantikan Gibran, AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama untuk Wapres

Sempat Disebut Bakal Gantikan Gibran, AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama untuk Wapres

Video | Senin, 16 November 2026 | 12:30 WIB

Prabowo Panggil Pimpinan Partai Koalisi ke Istana Bogor, AHY hingga Zulhas Hadir

Prabowo Panggil Pimpinan Partai Koalisi ke Istana Bogor, AHY hingga Zulhas Hadir

News | Jum'at, 13 November 2026 | 17:46 WIB

AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Calon Wapres

AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Calon Wapres

Video | Jum'at, 13 November 2026 | 17:00 WIB

Kumpulkan Ketum Koalisi Termasuk AHY di Bogor, Prabowo Bahas Pengganti Gibran?

Kumpulkan Ketum Koalisi Termasuk AHY di Bogor, Prabowo Bahas Pengganti Gibran?

News | Jum'at, 13 November 2026 | 13:23 WIB

Alasan Demokrat Tak Ikut Ajukan Calon Wapres Pengganti Gibran

Alasan Demokrat Tak Ikut Ajukan Calon Wapres Pengganti Gibran

News | Jum'at, 13 November 2026 | 12:48 WIB

AHY: Dinamika Politik Jangan Ganggu Kehidupan Rakyat, Spekulasi Jangan Dahului Konstitusi

AHY: Dinamika Politik Jangan Ganggu Kehidupan Rakyat, Spekulasi Jangan Dahului Konstitusi

News | Jum'at, 13 November 2026 | 11:20 WIB

Sampai Video Call SBY, AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Calon Wapres

Sampai Video Call SBY, AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Calon Wapres

News | Jum'at, 13 November 2026 | 11:11 WIB

Gibran Mundur: Bagaimana Satu Kursi Wapres Bisa Mengubah Peta Kekuasaan Prabowo?

Gibran Mundur: Bagaimana Satu Kursi Wapres Bisa Mengubah Peta Kekuasaan Prabowo?

News | Kamis, 12 November 2026 | 17:29 WIB

Kalkulasi Kursi Wapres Baru: Mengapa AHY Dinilai Paling 'Aman' untuk Prabowo Menuju 2029?

Kalkulasi Kursi Wapres Baru: Mengapa AHY Dinilai Paling 'Aman' untuk Prabowo Menuju 2029?

News | Kamis, 12 November 2026 | 14:22 WIB

Gibran Resmi Mundur, Saham Terafiliasi Kandidat Pengganti Bergerak Aneh!

Gibran Resmi Mundur, Saham Terafiliasi Kandidat Pengganti Bergerak Aneh!

Bisnis | Kamis, 12 November 2026 | 12:23 WIB

Terkini

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Banten | Senin, 16 November 2026 | 23:54 WIB

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Bogor | Senin, 16 November 2026 | 23:50 WIB

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 22:55 WIB

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

News | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI

Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 22:28 WIB

Kemenkeu Ungkap Nasib Terbaru Aset Tommy Soeharto usai Tak Laku-laku Dilelang Negara

Kemenkeu Ungkap Nasib Terbaru Aset Tommy Soeharto usai Tak Laku-laku Dilelang Negara

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:27 WIB

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, DPR Singgung Tanggung Jawab Moral Pejabat

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, DPR Singgung Tanggung Jawab Moral Pejabat

News | Senin, 16 November 2026 | 22:18 WIB

Perbanas dan Gunadarma Berebut Gelar Juara Campus League Futsal Jabodetabek 2026

Perbanas dan Gunadarma Berebut Gelar Juara Campus League Futsal Jabodetabek 2026

Bola | Senin, 16 November 2026 | 22:14 WIB

Apa Itu Honey Trap? Detektif Jubun Soroti Kasus Alice Huang, Saat Cinta Jadi Celah Spionase

Apa Itu Honey Trap? Detektif Jubun Soroti Kasus Alice Huang, Saat Cinta Jadi Celah Spionase

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 22:12 WIB

×