Kemelut Demokrat, Kubu AHY: Bapak Moeldoko Selama Ini Selalu Menolak

Suara.com - Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan kongres luar biasa versi Deli Serdang inkonstitusional dan dia menyinggung sikap Moeldoko sebelumnya, yang pernah membantah tuduhan terlibat upaya mengambilalih posisi ketua umum Partai Demokrat.

"Bapak Moeldoko selama ini selalu menolak, tetapi ternyata terang benderang kali ini bahwa memang ini merupakan bagian dari apa yang beliau lakukan juga dalam usaha merebut kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa," kata Herzaky ketika diwawancara salah satu televisi, hari ini.

Menurut Herzaky, perbuatan semua orang yang terlibat dalam KLB tidak terpuji.

"(KLB) ini tidak konstitusional karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai demokrat yang juga sudah disahkan oleh Kemenkumham."

Dalam konferensi pers tadi, Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat hasil Kongres V pada Maret 2020, juga menegaskan KLB versi Deli Serdang ilegal dan kubunya tidak akan tinggal diam.

Tak ada dualisme

Kubu AHY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Ketum kami juga sudah menjelaskan dengan sangat tegas dan jelas tolong kami ingatkan juga kepada masyarakat Indonesia bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat," kata Herzaky. 

Dia menyatakan KLB Deli Serdang dihadiri oleh bukan pemilik suara sah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. 

KLB yang sah, kata dia, harus memenuhi syarat, yakni adanya permintaan 2/3 suara dari DPD ditambah dengan minimal 1/2 suara dari DPC serta disetujui ketua majelis tinggi. 

Herzaky menyatakan DPD Partai Demokrat di bawah AHY solid 100 persen untuk tetap mendukung AHY. 

"Sehingga sangat jelas bahwa apapun hasil keputusan dari KLB dagelan tadi ya tentunya tidak berlaku apa-apa gitu buat kami."

Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang sejauh ini belum memutuskan sikap politik ke depannya apakah menjadi oposisi atau partai pendukung pemerintah saat ini.

Penggagas KLB Jhoni Allen Marbun  mengatakan setelah kongres tentunya ada beberapa langkah yang harus dilakukan, di antaranya menentukan langkah politik partai apakah pendukung atau oposisi di pemerintahan.

Menurutnya, untuk menentukan kedua langkah tersebut tentunya ada diputuskan melalui rapat pimpinan yang akan digelar dalam waktu dekat ini.