Suara.com - Analis politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta Ujang Komarudin menilai kemelut Partai Demokrat yang diwarnai kongres luar biasa yang menghasilkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat, memberikan contoh drama politik yang tidak sehat.
"Sudah saya duga. Karena skenario kudetanya seperti itu. Kudeta terang-terangan melalui KLB yang abal-abal atau odong-odong," kata Ujang kepada Suara.com, Jumat (5/3/2021).
"Ini menandakan intervensi pemerintah sangat kentara, dimana Moeldoko sebagai kepala KSP mengkudeta PD dengan cara KLB."
"Nyata dan di depan mata. Kita sedang dipertontonkan drama politik yang tak sehat dan politik menghalalkan segala cara untuk dapat kuasa."
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik keterlibatan Moeldoko dalam pelaksanaan KLB di Deli Serdang.
"Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini mengelak, sekarang terang benderang, terbukti menerima ketika diminta menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB abal-abal," kata AHY dalam konferensi pers.
Menurut dia, apa yang disampaikan Moeldoko dalam KLB tersebut meruntuhkan semua pernyataan yang pernah disampaikan yang bersangkutan, yaitu tidak terlibat dalam KLB karena masalah internal Demokrat.
Dia mengatakan, Moeldoko bukan kader Partai Demokrat, sehingga bukan masalah internal Demokrat.
"Segelintir kader Demokrat yang semangat melaksanakan KLB tidak mungkin semangat kalau tidak ada dukungan dari Moeldoko. Karena itu, apa yang selama ini disampaikannya dipungkiri dengan mau menjadi Ketua Umum versi KLB yang ilegal," ujarnya.
Dia mempersilakan masyarakat menilai sikap dan perilaku yang berusaha mengambil alih Demokrat yang sah apakah baik atau tidak.
Menurut dia, dalam dunia keprajuritan, dirinya selalu diajarkan untuk wajib menghormati para senior.
"Namun dari para senior, saya mendapatkan pelajaran bahwa tidak semua bisa dijadikan contoh baik. Kami harap dapatkan keteladanan dan contoh baik untuk jadi referensi dan motivasi generasi muda Indonesia untuk tumbuh dan berkembang lebih maju," katanya lagi.
Karena itu, AHY meminta kepada Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak memberikan pengesahan terhadap KLB karena dinilai melanggar hukum dan konstitusi partai.
TERPOPULER
