REGIONAL:
Suara.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggunakan teori Machiavelli untuk merebut Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Machiavelli merupakan politikus Italia.
Diketahui teori kekuasaan yang ditawarkan Machiavelli berfokus pada metode apa yang harus digunakan seseorang dalam memperebutkan serta mempertahankan kekuasaan.
"Mohon maaf saya katakan, ini moral politik elit yang tidak baik. Karena cenderung cara-cara Machiavelli yang digunakan. Ini yang merusak," ujar Ujang saat dihubungi Suara.com, Sabtu (6/3/2021).
Dalam KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat.
Ujang menuturkan yang dilakukan Moeldoko yakni terang-terangan mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga merupakan putra sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono (AHY).
Sehingga ia menilai Moeldoko menggunakan cara-cara yang mirip dengan teori Machiavelli.
"Artinya orang mempunyai kekuasaan konstitusional seperti AHY dikudeta dengan cara terang-terangan di depan rakyat. Mirip-mirip, mohon maaf teorinya Machiavelli," ucap dia.
Bahkan ia menyebut cara Moeldoko yang mengambil alih Demokrat tersebut merusak demokrasi.
Sehingga jika cara yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia kedepannya.
"Mohon maaf ini merusak demokrasi. Kalau ini dibiarkan, kalau ini terjadi, maka jadi preseden buruk ke depan. Kedepan manti kalau Indonesia ini, siapapun yang menjadi penguasa, menjadi pemerintah mereka akan dengan mudah mengambil alih partai - partai lain dengan cara inkonstitusional," tuturnya
Menurut Ujang, tak ada gunanya menerapkan sistem demokrasi jika dari pemerintahannya tak memberikan contoh demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Ia pun menyebut kudeta yang dilakukan Moeldoko dengan menjadi Ketum Demokrat sangat menghancurkan demokrasi.
"Buat apa kita berdemokrasi, kalau ini terjadi. Kita kan ingin menjalankan demokrasi secara sehat dan bermartabat. Kudeta-mengkudeta ini kan menghancurkan demokrasi, demokrasi tidak sehat lagi," tutur Ujang.
Lebih lanjut, ia menyayangkan sikap Moeldoko sebagai pejabat negara dan KSP tidak membangun moralitas yang baik kepada pejabat lain.
"Harusnya sebagai kepala KSP sebagai pejabat negara harus membangun moralitas yang baik mencontohkan kepada pejabat yang lain. Kejadian kudeta ini sangat menjelaskan, bahwa mohon maaf moralitas itu tidak dijaga, ini yang kita sangat sesalkan dan sangat disayangkan," katanya.
TERPOPULER
