Suara.com - Pemerintah menunda penggunaan vaksin covid-19 merek AstraZeneca di Indonesia, setelah mendapat laporan efek samping penggumpalan darah di sejumlah negara.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito menyebut, saat ini pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Kesehatan Dunia (WHO), Badan Pengawas Obat Inggris (MHRA), dan Otoritas Kesehatan Eropa (EMA).
"Untuk kehati-hatian, kami masih dalam proses berkomunikasi dengan WHO dan SAGE. Kemudian, hasil komunikasi tersebut akan dibahas tim lintas sektor. Tentunya juga dengan Kemenkes, untuk diputuskan soal penggunaan AStraZenca dalam vaksinasi nasional. Harapannya tidak terlalu lama," kata Penny dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (15/3/2021).
Namun, Penny memastikan nomor kode pembuatan Astrazeneca yang ditunda di berbagai negara karena kasus penggumpalan darah, berbeda dengan vaksin yang baru datang ke Indonesia pekan lalu.
"Kami bisa melihat bahwa, nomor batch yang saat ini ditangguhkan penggunaanya di beberapa negara Uni Eropa, tidak termasuk pada nomor batch yang masuk ke Indonesia," ucapnya.
Kementerian Kesehatan juga masih menanti fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk vaksin AstraZeneca, yang menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin akan diputuskan dalam waktu dekat.
Sebelumnya, sudah ada beberapa negara di Eropa seperti Austria, Denmark, Norwegia, Islandia, Luksemburg, Estonia, Latvia, Romania, Lithuania, Italia, Thailand, Irlandia, dan Belanda yang menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca.
Indonesia sendiri akan mendapatkan 11.704.800 dosis vaksin AstraZeneca melalui kerja sama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX Facility bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Sejauh ini baru datang sebanyak 1.113.600 dosis yang mendarat di tanah air pada Senin (8/3/2021) lalu, sisanya diharapkan bisa sampai pada Mei 2021.
Baca Juga: Kasus Penggumpalan Darah, Indonesia Tunda Pemakaian Vaksin AstraZeneca
