Hadapi Dampak Pandemi, Mensos Minta Pekerja Sosial Ambil Peran Nyata

Suara.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta agar pekerja sosial (peksos) untuk berkontribusi nyata dalam penanganan berbagai tantangan kesejahteraan sosial yang muncul sebagai dampak pandemi Covid-19, terkait kekerasan, rasisme, kelaparan, perubahan iklim, ketidakadilan hingga ketidakmerataan. 

Dengan berbagai isu-isu buntut pandemi yang makin menambah tantangan pembangunan kesejahteraan sosial tersebut, Risma mengajak peksos dan pihak terkait memperkuat kerja sama dan mempererat solidaritas.

“Krisis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa secara global, kita semua terhubung dan saling mempengaruhi, menembus semua batas dan ‘kotak-kotak' yang selama ini kita yakini sebagai suatu identitas. Mari tingkatkan kerja sama dan mempererat solidaritas,” ujar dalam peringatan “Hari Pekerjaan Sosial Sedunia 2021” secara daring, di Jakarta (16/03/2021).

Peringatan hari pekerjaan sosial sedunia setiap tahunnya jatuh pada minggu ke tiga di bulan Maret, tahun ini jatuh pada Selasa (16/3). Peringatan ini merupakan mandat dari International Federation of Social Workers (IFSW) bagi negara-negara dan organisasi anggotanya terutama pada para peksos di seluruh dunia untuk menyuarakan dan mempromosikan isu-isu penting tentang kemanusiaan setiap tahun.

Tahun ini, yang diusung oleh IFSW tahun ini, tertuang dalam global agenda of social work & social development 2020-2030, adalah Ubuntu: I Am because We Are: Strengthening Social Solidarity and Global Connectedness .
Terkait dengan tema kegiatan, Mensos menyatakan, Ubuntu bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Ia yakin nun di seberang lautan sana di Afrika, sebagai makhluk sosial kita juga berbagi nilai-nilai yang sama.

“Kita mempunyai nilai-nilai filosofi dalam budaya kita, kita kenal istilah "bhinneka tunggal ika”, “gotong royong”, "tepo seliro", “musyawarah dalam mufakat”, "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh" ada lagi "Pela Gandong" dan lain-lainnya. Semua maknanya merupakan ikatan persatuan yang saling mengangkat saudara", "solidaritas sosial" dan masih banyak lagi filosofi-filosofi hidup orang Indonesia yang sangat beragam,” kata Risma.

Namun yang paling utama, imbuh Risma, jangan lupa bagaimana dasar negara kita Pancasila jelas menggambarkan filosofi Bangsa Indonesia. Dan sudah seharusnya setiap silanya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya khawatir, lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila akan mengancam keberlangsungan hidup kita sebagai Bangsa Indonesia,” katanya.

Risma bilang, masyarakat memiliki identitas satu, yaitu "manusia" dengan hakekat yang menyertainya. Nilai paling utama dalam hidup sebagai manusia adalah saling menjaga satu sama lain, tidak meninggalkan siapapun, apapun yang terjadi.

“Kita juga harus memprioritaskan mereka yang paling rentan dalam masyarakat. Kita harus mampu merubah krisis ini menjadi peluang,” tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, Risma menegaskan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi, yakni dengan dimulainya tahapan vaksinasi.

“Program vaksinasi mendatangkan harapan baru, semangat baru bahwa kita mampu pulih, kita mampu bangkit dan bergerak maju lagi mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun kita tidak boleh lengah, vaksin bukanlah pertanda pandemi usai segera. Kewaspadaan masih harus kita jaga, protokol kesehatan masih harus kita terapkan dan mereka yang terdampak masih harus kita bantu pemulihannya," imbuhnya.

Tak lupa, Risma juga minta pekerja sosial mengambil peranan untuk berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan dalam layanan kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan ketidakmerataan akses teknologi komunikasi.

“Pekerja sosial dituntut untuk menunjukkan inisiatif dan ide-ide baru agar tetap mampu memberikan layanan terbaik bagi yang membutuhkan dengan mengedepankan prinsip keamanan dan keselamatan,” katanya.

Peringatan International Federation of Social Workers (IFSW) dibarengi dengan agenda seminar. Peserta seminar berjumlah antara 500-3.000 orang terdiri dari peksos baik yang bekerja di lingkungan pemerintahan maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat dan berbagai setting praktik; pemangku kebijakan; Pimpinan Kemensos, Dinas Sosial, kementerian dan badan legislatif.