REGIONAL:
Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 masih mengatur beberapa kebijakan teknis mengenai libur Hari Idul Fitri alias lebaran yang berpotensi menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pada prinsipnya masyarakat diminta untuk bijaksana mengambil keputusan mudik lebaran atau tidak, mengingat pandemi Covid-19 belum terkendali.
"Sejauh ini dengan kebijakan mudik lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait," kata Wiku, Selasa (16/3/2021).
Wiku menyebut apapun keputusan pemerintah terkait mudik lebaran harus disikapi secara bijaksana. Dilarang atau tidaknya mudik lebaran kelak, masyarakat pun harus cermat untuk memutuskan dalam menghadapi hari raya lebaran.
"Saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat, untuk dapat mengambil keputusan terbaik, khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," ucapnya.
Sementara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran tahun ini, namun tetap diwajibkan melakukan protokol kesehatan yang ketat.
"Terkait dengan mudik pada prinsipnya, Kemenhub tak melarang," ujar Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).
Dalam hal ini, Budi juga akan mengetatkan pelaksanaan mudik Lebaran agar tak menjadi salah satu klaster dalam penyebaran virus Covid-19.
"Kami akan berkoordinasi dengan gugus tugas, bahwa mekanisme mudik kita atur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka yang melakukan mudik," ucap dia.
Selain itu, tutur Budi, pihaknya juga sudah mengeluarkan enam kebijakan agar pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar.
Pertama, pihaknya akan mengawal ketat protokol kesehatan para penumpang di sarana maupun prasarana transportasi, lalu menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.
Ketiga memastikan kelayakan sarana dan prasarana transportasi untuk pelaksanaan mudik Lebaran, serta meningkatkan ketertiban dan keamanan.
Kelima melaksanakan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder, dan melakukan rekayasa lalu lintas, dan terakhir melaksanakan monitoring dan evaluasi.
TERPOPULER
