Warga Pancoran Diserang Ormas, Ombudsman Minta Polisi Usut Tuntas

Suara.com - Ombudsman Jakarta Raya menyayangkan sikap kepolisian terkait insiden bentrokan yang melibatkan salah satu organisasi massa di Jalan Pancoran Buntu II, Rabu (17/3/2021) malam. Dalam hal ini, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan dinilai lambat dalam melakukan atisipasi dan pencegahan bentrok warga sehingga menelan banyak korban luka.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho meyakini jika insiden tersebut bukan merupakan kejadian yang terjadi secara spontan. Hal tersebut merujuk pada rangkaian konflik yang ada selama ini.

“Polda Metro Jaya seharusnya sejak awal mampu melakukan deteksi potensi gangguan keamanan. Dan secara kewilayahan hal itu menjadi tanggung jawab Kapolsek Pancoran dan Kapolres Metro Jakarta Selatan untuk memastikan tindakan persuasif yang diperbolehkan Undang-Undang, termasuk membubarkan kerumunan sejak awal baik dari pihak Ormas maupun warga,” ujar Teguh dalam keterangannya, Jumat (19/3/2022).

Atas hal itu, Ombudsman Jakarta Raya meminta Polres Jakarta Selatan menerbitkan Laporan Polisi Model A untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut. Menurut Teguh, hal itu penting untuk dilakukan guna membangun kepercayaan publik terhadap kemampuan Polri.

“Hal ini penting dilakukan untuk membangun dalam menegakkan hukum, termasuk penggunaan kekerasan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan,” ujarnya.

Teguh melanjutkan, PT. Pertamina selaku pihak yang berperkara dengan warga harus buka suara terkait pelibatan ormas dalam pengamanan aset-aset mereka. Menurut dia, seharusnya Pertamina hanya merujuk pada Tupoksi Polri sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

"Dan tidak mempergunakan tenaga ormas yang sama sekali tidak memiliki diskresi untuk melakukan tindak pengamanan apalagi dengan kekerasan,” tuturnya.

Ombudsman Jakarta Raya turut meminta Kementerian BUMN untuk mendalami keterkaitan Pertamina dengan ormas tersebut.

"Hal ini untuk memastikan anggaran BUMN yang dipergunakan untuk pengamanan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi pemicu konflik horizontal,” papar Teguh.