" Termasuk di dalamnya terkait pelaksanaan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)," kata Yeka.
Untuk antisipasi potensi maladministrasi tersebut, Ombudsman RI akan melaksanakan inisiatif atas prakarasa sendiri untuk pencegahan terjadinya maladministrasi dalam tata kelola kebijakan importasi dan stok beras.
“Dalam seminggu ke depan, kami akan mengumpulkan berbagai informasi dari institusi terkait, dan selanjutnya akan mendalaminya ke lapangan untuk memperkuat data-data yang ada," imbuh dia.
