Suara.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Ibu Risma menginstruksikan agar penyandang disabilitas fisik yang membutuhkan penanganan kesehatan, usai terjadi kecelakaan kerja, harus cepat direspons atau outreach.
Kementerian Sosial RI melalui BRSPDF “Budi Perkasa” di Palembang, Sumatera Selatan, memberikan layanan ATENSI terhadap Sofyan Marzuki, 43 tahun, berbasis keluarga diawali Rapid assesmen, sekaligus assesmen komprehensif oleh Tim Rekasi Cepat (TRC) Budi Perkasa.
Assesment didampingi Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Wali Nagari Ujung Gading, serta Kepala Jorong Koto Pinang.
Hasil assesment ditindaklanjuti Kepala Balai Iwan Nurcandra Setiawan yang segera mengobati Penerima Manfaat (PM) Sofyan ke RSUD Pasaman Barat yang didukung penuh oleh Bupati Pasaman Barat melalui Direktur RSUD.
Hasil pemeriksaan rontgen di RSUD, warga Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat itu harus menjalani operasi karena tulang pinggulnya keluar dari bonggol, sehingga di tahap ini harus dirujuk ke RS Jamil di Provinsi pada Senin (5/4/ 2021).
Selama persiapan operasi dan keluaga difasilitasi di rumah singgah Pemerintah Provinsi Sumbar.
Biaya akomodasi selama di RSUD dari dana ATENSI BRSPDF Balai “Budi Perkasa”, monitoring dilakukan Dinas Sosial Pasaman Barat, Dinas Sosial Propinsi, serta BBPPKS Padang.
Paket ATENSI berbasis keluarga diserahkan berupa bantuan Rp 4,5 juta dengan rincian untuk pembayaran rumah kontrakan dan dan akomodasi selama di RS dan bantuan diserahkan pada Kamis (31/3/ 2021).
Petugas dari Balai Budi Perkasa” di Palembang diberangkatkan pada Selasa (30/3/2021) dan masih berada di lapangan hingga Jumat (2/4/2021)
Baca Juga: Ibadah Paskah di Gereja Palembang, Pengunjung Diberi Kartu Identitas
Berdasarkan data di lapangan, PM Sofyan Marzuki juga sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti Bantuan Presiden (Banpres) Produktif, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Kemensos #HADIR tak sekedar slogan, melainkan dibuktikan secara nyata bahwa negara hadir dan tidak abai bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk bagi penyandang disabilitas fisk di manapun mereka berada.
