Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperpanjang aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Pemerintah Pusat juga berencana memperketat PPKM mikro mulai 5 April. Anies pun mengatakan akan mengikutinya sesuai ketentuan yang dibuat.
Kendati demikian, Anies tak merinci pengetatan PPKM di Jakarta ini akan dilakukan seperti apa.
"Sudah diumumkan kan dari pemerintah pusat bahwa akan ada perpanjangan dan kita akan jalankan itu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/3/2021).
Menjelang perpanjangan PPKM mikro, Anies menyebut sudah 1,8 juta warga yang divaksin Covid-19. Selain itu, lebih dari setengah lanjut usia di ibu kota sudah menerima vaksin.
"Di Jakarta saat ini sudah 1,8 juta orang yang mendapat vaksin kemudian lansia secara khusus yang menjadi prioritas itu sudah 53,8 persen," katanya.
Anies juga berencana dalam waktu dekat kembali membuka sebagian sekolah sebagai bagian dari uji coba. Karena itu vaksinasi untuk tenaga pengajar dan kelompok prioritas seperti lansia harus cepat diselesaikan.
"Yang tidak kalah penting adalah kakek nenek di rumah yang anaknya berangkat sekolah kakek neneknya harus tervaksinasi karena kalau cucunya berangkat sekolah pulang dia selalu akan punya potensi membawa keterpaparan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah bakal memperketat pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro mulai 5 April 2021. Hal tersebut diputuskan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.
Baca Juga: Sindir Jokowi di Nikahan Atta-Aurel, Tengku Zul Singgung Anies Baswedan
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengemukakan, hingga saat ini, PPKM Mikro telah diberlakukan di 15 provinsi hingga 5 April 2021 dan masih terus akan diperpanjang bahkan diperluas.
"Ke depan tentu kita akan terus tingkatkan, arahan bapak presiden kriteria diperketat, sesudah 5 April kita akan memperketat kriteria PPKM Mikro ini," kata Airlangga usai Rapat Terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut KPCPEN tengah merumuskan wilayah mana saja yang akan ditambah menerapkan PPKM Mikro.
"Arahan bapak presiden, PPKM Mikro akan ditambahkan kewilayahannya, setelah 5 April kita akan menambahkan 5 provinsi lagi berdasarkan data-data yang ada," ucapnya.
Diketahui PPKM Mikro sudah diterapkan di 15 provinsi, antara lain: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Airlangga meminta seluruh kepala daerah untuk mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
