-
Uu Ruzhanul Ulum Beberkan Alasan Tunjuk Dani Ramdan Sebagai Pejabat Bupati Bekasi
Menurutnya, Penunjukan Dani Ramdan sebagai Pejabat Bupati Bekasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Selengkapnya -
Peneliti BRIN Sebut Masalah Papua Tak Bisa Diselesaikan Dengan Uang
"Masalah di Papua itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan uang," ujar Cahyo.
Selengkapnya -
Anies Minta Bantuan Pemerintah Pusat Tuntaskan 8 Program, Kenneth PDIP: Lima Tahun ke Mana Saja?
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth heran dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Selengkapnya -
Wamendag: Kerjasama Pemerintah Pusat-Daerah Bisa Bikin Harga Bahan Pokok Stabil
"Pemerintah bekerja keras agar masyarakat bisa menjalani ibadah puasa dan merayakan Lebaran dengan tenang,"
Selengkapnya -
UU HKPD Ubah Aturan Retribusi Daerah, Sri Mulyani: Untungkan Dunia Usaha
"Untuk retribusi, kami di dalam UU HKPD ini juga mencoba untuk merapikan sehingga masyarakat memiliki kepastian terutama dunia usaha dan terutama masyarakat usaha kecil."
Selengkapnya -
Ganjar Pranowo Kritik Habis-habisan Pemerintah Pusat dan Kemendag Terkait Minyak Goreng: Saya Malu!
"Saya sebagai gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi ini harus saya sampaikan, karena mungkin suara saya mewakili banyak orang," ujar Ganjar.
Selengkapnya -
Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat, Dinas Pendidikan DKI Jakarta Pastikan Siap Gelar PTM 100 Persen
Hingga saat ini belum adanya aturan yang terbaru, sehingga masih menerapkan PTM 50 persen.
Selengkapnya -
Harga Minyak Goreng Kemasan Tak Lagi Subsidi, Pembeli: Ngeri Kali Naiknya!
Meski begitu, Ridho mengaku tidak ada pilihan.
Selengkapnya -
Dear Pemerintah Pusat, Stok Vaksin Sinovac di Aceh Menipis
Untuk itu pemerintah pusat diharapkan segera menyuplai kebutuhan itu.
Selengkapnya -
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi soal 9 Warga Binjai di Ukraina: Itu Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
pihaknya terus memonitor perkembangan evakuasi warga Binjai itu dari Ukraina.
Selengkapnya -
Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anies: Ini Bagian Dari Proses Menuju Normal
"Kita kan pernah mengalami, fase di mana kita berada di level 4, pernah berada di level 1, jadi ini bagian dari proses normal," ujar Anies.
Selengkapnya -
Tanggapi Kemacetan Berjam-jam di Jalur Puncak Bogor, Bupati Ade Yasin Minta Pemerintah Pusat Bangun Puncak II
Ade Yasin mengatakan penyebab dari kepadatan (kemacetan) yang terjadi selama tiga hari ke belakang di karenakan ruas jalan puncak yang sempit
Selengkapnya -
Atasi Kelangkaan, Kota Kendari Bakal Dapat Pasokan 33.840 Liter Minyak Goreng Awal Maret
"Pemerintah pusat bakal mengirimkan pasokan minyak goreng ke Kota Kendari sebanyak 33.480 liter," kata Ambo Aco.
Selengkapnya -
Penerbitan Izin Ditarik ke Pusat, Janji Wali Kota Dumai Basmi Maksiat Sulit Terwujud
Hal tersebut juga dikhawatirkan pelaku usaha nantinya sembarang membuka usaha tanpa melihat tempat atau tidak mengacu pada kebijakan daerah.
Selengkapnya -
Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Garut ke-209 Ditunda, Bupati: Kami Tunduk pada Arahan Pemerintah Pusat
"Kegiatannya hanya berupa peringatan saja, misal upacara di area Alun-Alun Garut, kemudian rapat paripurna DPRD," katanya.
Selengkapnya -
Cerita Warga Cimahi yang Berburu Minyak Goreng Murah di Pasaran: Sulit dan Masih Langka
Pemerintah pusat sudah menjamin ketersediaan serta harga minyak goreng telah normal kembali namun warga masih kesulitan untuk mendapatkannya.
Selengkapnya -
Pemberlakuan PPKM, Anggota Komisi IX: Imbangi dengan Peningkatan Testing, Tracing dan Kebijakan Hulu ke Hilir
Netty pun meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen.
Selengkapnya -
Plt Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi Sebut Benua Etam Siap Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Soal IKN Atau?
"Pemprov Kaltim prinsipnya siap berkolaborasi untuk mengawal penanganan..."
Selengkapnya -
Keberadaan Penjabat Kepala Daerah Dikhawatirkan Bakal Untungkan Pemerintah Pusat dalam Pilpres 2024
Keberadaan Penjabat Daerah Dikhawatirkan Untungkan Pemerintah Pusat dalam Pilpres 2024 serta Abuse of Power
Selengkapnya -
Isran Noor Sebut Penghentian Ekspor Batu Bara Selama 1 Bulan merupakan 'Kebijakan Panik' Pemerintah Pusat
"Kaltim kan tidak punya kepentingan."
Selengkapnya