REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti membantah Ponpes Ibnul Qoyyim di Dusun Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman yang digeledah oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror sebagai salah satu ponpes milik Muhammadiyah.
Melalui akun Twitter @abe_mukti, Abdul Mukti mengunggah foto tangkapan layar pesan berantai melalui WhatsApp yang mengagendakan aksi unjuk rasa atas penggeledahan Densus 88 di Ponpes Ibnul Qoyyim yang disebut merupakan milik Muhammadiyah.
Kelompok yang menyerukan untuk menggelar aksi unjuk rasa tersebut mengatasnamakan diri sebagai Himpunan Aktivis Muda Muhammadiyah.
Abdul Mu'ti langsung membantah kepemilikan ponpes tersebut dengan Muhammadiyah seperti yang disebutkan dalam pesan berantai tersebut.
"Pondok Pesantren Ibnul Qayyim tidak ada hubungan organisasi dan kepemilikan dengan Muhammadiyah," kata Abdul seperti dikutip Suara.com, Senin (5/4/2021).
Abdul juga membantah kelompok yang menamai Himpunan Aktivis Muda Muhammadiyah sebagai bagian dari keanggotaan di PP Muhammadiyah.
"Dalam struktur Muhammadiyah tidak dikenal organisasi Himpunan Aktivis Muda Muhammadiyah. Kalau ada ajakan aksi oleh himpunan tersebut jelas tidak ada hubungan dengan Muhammadiyah," ungkapnya.
Abdul meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah untuk tidak mudah terpengaruh dengan berbahai hasutan yang beredar.
"Masyarakat dan khususnya warga Muhammadiyah hendaknya bersikap kritis dan arif terhadap berbagai hasutan dan upaya adu domba dari orang-orang yang berusaha memancing di air keruh," tuturnya.
Selain itu, Abdul juga mengkritik aksi Densus 88 melakukan penggeledahan di pondok pesantren.
Ia menghormati tugas Densus 88 dalam menjalankan tugas memberantas terorisme. Namun, penggeledahan yang dilakukan tersebut bisa menjadi kontra produktif.
"Secara institusional Densus 88 bisa melakukan penggeledahan dimanapun. Tetapi kalau tujuan penggeledahan itu dimaksudkan sbg usaha pemberantasan terorisme bisa kontra produktif. Cara-cara militeristik terbukti tidak cukup efektif," ujar Abdul.
Abdul meminta agar Kepala Densus88 segera menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan, prosedur dan kode etik.
Ia mengimbau agar Densus 88 bisa bekerja secara profesional dan tidak gegabah.
"Jajaran Densus 88 seharusnya bekerja profesional, tidak gegabah, dan unjuk kekuasaan dengan melanggar aturan. Kepala Densus seharusnya menindak tegas apabila terdapat anggota yang melanggar aturan, prosedur, dan kode etik," tukasnya.
Ponpes di Sleman Digeledah
Jajaran Densus 88 Antiteror Mabes Polri menggeledah Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim di RT 4 RW 7, Dusun Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Jumat (2/4/2021) malam. Penggeledahan itu berlangsung cukup memakan waktu dengan penjagaan ketat dari petugas kepolisian.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lapangan, selama penggeledahan berlangsung sekitar lokasi dijaga ketat petugas kepolisian. Beberapa warga setempat terlihat penasaran dan turut menyaksikan penggeledahan itu dari jauh.
Ketua RT 4, Agus Purwanto (48), membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Pasalnya ia diminta menjadi saksi dalam kegiatan penggeledahan di beberapa ruangan ponpes itu.
"Semua kantor diperiksa. Semua ruangan diperiksa kecuali ruang inap tidak. Asrama tidak. Ruang kantor tata usaha, ruang direktur itu dan rumah pribadi," kata Agus, saat ditemui awak media.
Dikatakan Agus, banyak petugas yang terlibat dalam penggeledahan tersebut. Berdasarkan laporan yang disampaikan petugas kepadanya, bahwa petugas itu berasal dari Mabes Polri.
Saat Suara.com, datang ke lokasi sekitar pukul 20.23 WIB malam, penggeledahan masih terus berlangsung. Baru sekitar 21.42 WIB petugas mulai meninggalkan lokasi.
"Belum lama selesai, sekitar setengah 10 malam baru saja selesai," imbuhnya.
Disampaikan Agus, beberapa barang terlihat juga turut diamankan oleh petugas. Namun ia tidak bisa merinci dari mana tepatnya barang-barang itu diambil.
"Yang dibawa laptop, CPU semua dengan komputer, buku-buku yang banyak, dengan buku tabungan, terus anak panah dua dengan busurnya," ungkapnya.
TERPOPULER
