alexametrics

Jawaban KPK usai Dituding Abaikan 20 Surat Izin Penggeledahan Kasus Bansos

Agung Sandy Lesmana | Yosea Arga Pramudita
Jawaban KPK usai Dituding Abaikan 20 Surat Izin Penggeledahan Kasus Bansos
Sidang gugatan praperadilan MAKI kepada KPK yang digelar di PN Jakarta Selatan. (Suara.com/Arga)

"Jadi gini saja, karena memang kami mengapresiasi langkah hukumnya, peradilan sehingga dengan mekanisme yang seperti ini, intinya ada saluran resminya secara hukum."

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan yang dilayangkan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Jawaban tersebut terkait kasus suap bansos Kementerian Sosial (Kemensos) yang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.

Dalam sidang yang berlangsung di ruang 7 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jawaban tersebut hanya diberikan secara tertulis -- tidak dibacakan dalam sidang.

Ditemui usai sidang, Natalia Kristianto selaku kuasa hukum KPK menyatakan, sejumlah poin yang disampaikan MAKI dalam gugatan telah ditanggapi dalam jawaban mereka.

Terkait izin geledah yang terlantar seperti apa yang disampaikan oleh MAKI, kubu KPK menyatakan bahwa Dewan Pengawas telah mengeluarkan dua surat izin geledah dengan total 27 lokasi.

Baca Juga: Sebut Kasus Century hingga Bansos Mangkrak, MAKI Gugat KPK ke PN Jaksel

"Pertama, Desember 2020 Itu untuk 7 tempat dan yang kedua Itu izin Dewas Januari 2021 untuk 20 tempat," kata Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/4/2021).

Kristianto melanjutkan, pihaknya juga telah mempelajari materi jawaban dari Dewan Pengawas yang juga selaku pihak turut termohon dalam gugatan ini. Dalam jawaban Dewan Pengawas -- merujuk pada dua surat izin --sudah dilakukan penggeledahan sebelumnya.

"Kami semalam membaca jawaban yang dari Dewas dari turut termohon yang satu disampaikan dalam persidangan juga bahwa Dewas sudah menyampaikan ke-27 tempat yang ada dalam surat izin Dewas, dua Surat izin Dewas tersebut sudah dilakukan penggeledahan Sebelumnya," jelasnya.

Kristianto mengatakan, 27 lokasi yang telah mengantongi izin geledah dari Dewan Pengawas itu sudah masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, ketika disinggung apakah ada sejumlah surat izin yang terlantar, Krisitanto tidak menjawab dengan tegas.

"Jadi gini saja, karena memang kami mengapresiasi langkah hukumnya, peradilan sehingga dengan mekanisme yang seperti ini, intinya ada saluran resminya secara hukum," pungkas Kristianto.

Baca Juga: Gegara Setop Kasus Pasutri Tersangka BLBI, KPK Terancam Digugat

Merujuk pada salinan jawaban dari Dewan Pengawas yang diterima Suara.com, KPK disebut telah mengajukan surat permohonan izin penggeledahan.

Komentar