Mendikbud Optimistis Kalimantan Timur Mampu Cetak SDM Unggul

“Saya luar biasa senangnya karena kita baru saja mengubah kebijakan KIP Kuliah untuk angkatan 2021 menjadi KIP Kuliah Merdeka. Yang dulunya anak-anak yang menerima KIP Kuliah itu banyak yang terdiskriminasi karena mereka tidak berani ataupun tidak diterima di program-program yang lebih mahal, sekarang prodi itu maksimal dapat dibayarkan sampai dengan 12 juta per semester oleh pemerintah, serta ada diferensiasi majemuk untuk biaya hidup di masing-masing kota,” terang Mendikbud, yang ingin anak-anak tidak mampu bisa meraih mimpi setinggi mungkin.

Pemerintah Kabupaten PPU menyatakan 70 persen PTK-nya telah divaksinasi secara lengkap. Di SDN 025 PPU, Mendikbud meninjau pelaksanaan PTM terbatas siswa-siswi kelas 1-6 SD.

“Saya mengapresiasi langkah sekolah-sekolah yang PTK-nya sudah divaksinasi secara lengkap untuk segera melakukan PTM terbatas. Kita bisa lihat bagaimana anak-anak tertib protokol kesehatan dan antusias belajar di ruang kelas,” ujarnya. Selain mengamati pelaksanaan PTM terbatas, Mendikbud juga berdialog dengan perwakilan warga sekolah SDN 025 serta sekolah lainnya, calon Guru Penggerak angkatan I, dan pemerintah kabupaten PPU.

Mendampingi Mendikbud, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian memberikan apresiasi yang tinggi atas implementasi program-program yang berhasil diwujudkan Kemendikbud. Ia melihat bahwa sebagai gambaran Indonesia di masa depan, Kalimantan Timur khususnya PPU harus mengedepankan pembangunan SDM yang unggul.

“Kuncinya ada pada guru,” tegasnya.

“Terima kasih Mas menteri sudah memberikan dukungan untuk percepatan vaksinasi, percepatan pengangkatan guru ASN PPPK, kemudian Program Guru Penggerak dan hal-hal lainnya yang sudah kita dengar selama dua hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah dan menambah semangat kita semuanya,” tutup Hetifah.

Pada titik akhir ini, Mendikbud didampingi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian; Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Jumeri; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril; Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto; Staf Khusus Mendikbud Bidang Pemerintahan, Jurist Tan; Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Abdul Kahar; Bupati Kabupaten PPU, Abdul Gafur Mas'ud; serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PPU, Alimuddin.