Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membentuk Detasemen Kawal Khusus atau disingkat Denwalsus. Terkait itu, anggota Komisi I DPR RI, Bobby Ardhityo Rizaldi mengaku tidak mempersoalkan.
Bobby berujar, selama pembentukan Denwalsus sesuai standar protokol dan tugas serta fungsi pokoknya, maka hal itu tidak masalah.
"Ya gak masalah sih, selama memang lingkupnya sesuai standar protokol pengamanan di kementerian biasa, tanpa ada pelebaran tupoksi, wewenang, atau tambahan anggaran yang belum disetujui," kata Bobby dihubungi, Selasa (13/4/2021).
Kendati diakui Bobby, dirinya belum mendapat informasi resmi, namun pembentukan Denwalsus dipandang penting sebagai bentuk pengamanan.
Menurutnya pengamanan pejabat setingkat menteri perlu dipertimbangkan, agar kejadian serupa penusukan terhadap Wiranto yang kala itu menjabat Menkopolhukam tidak terulang.
"Kami belum mendapat info resmi, mungkin ini merujuk antisipasi agar kejadian lalu seperti penusukan Menkopolhukam Wiranto bisa dihindari. Waktu itu kan sempat akan ditinjau lagi prosedur atau protap pengamanan pejabat negara atau VIP," kata Bobby.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar itu, tingkat pengamanan yang diinginkan setiap menteri memang berbeda. Hanya saja perlu menjadi perhatian ialah standar protokol pengamanan pejabat negara itu sendiri.
"Ya setiap menteri kan beda-beda gayanya, ada yang nggak mau pengawalan ketat agar lebih dekat dengan masyarakat, ada yang sebaliknya. Sah-sah saja selama masih dalam koridor standar protokol pengamananan menteri," ujar Bobby.
Ajudan Prabowo Bantah Denwalsus Jadi Pemborosan
Baca Juga: Prabowo Bikin Denwalsus, Pendiri PAN: Tak Mau Kalah Presiden dan Paspampres
Ajudan pribadi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah membantah apabila pembentukan Denwalsus (Detasemen Kawal Khusus) membuat boros anggaran.
