Suara.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Soekarwo, mengatakan Presiden Joko Widodo tak meminta masukan dari wantimpres terkait reshuffle karena perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Nggaklah. Pesiden kan sudah sangat mengetahui tentang tim-timnya dan tim-tim di politiknya," ujar Soekarwo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/4/2021).
Tugas wantimpres, kata Soekarwo, salah satunya membuat pertimbangan apakah kebijakan Presiden sama dengan apa yang ada di lapangan.
"Kita justru ke kebawah, ngecek apakah public policy presiden yang di bawah itu sama dengan yang ini. Nah itu kita berikan masukan," ucap dia.
Ia mencontohkan pada satu pekan lalu pihaknya mengecek digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah.
"Misalnya kemarin kita satu minggu kita ngecek tentang di digital dan UMKM ternyata mereka yang tidak pakai digital ngedrop bahkan mati di UMKM dan yang offline dan online dijadikan satu itu stabil tapi yang full online itu growth 200 persen," tutur Soekarwo.
"Ini yang pakai online itu baru 13,4 persen dari yang kita punya di teknologi digital dari 338 juta, itu hanya kecil sekali yang digunakan jadi tidak produktif," Soekarwo menambahkan.
Ketika ditanya apakah Jokowi perlu membenahi kabinet, Soekarwo mengatakan wantimpres hanya memberi masukan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan terkait kebijakan Jokowi.
"Nah tentang masalah seperti itu reshuffle itu sepenuhnya ke Presiden, karena tidak termasuk dalam termasuk dalam konsep public policy untuk kemudian implementasinya sampai di bawah seperti apa," katanya.
Baca Juga: Soal inisial M yang Bakal Direshuffle Jokowi, Ini Jawaban Moeldoko
